PT Timah Tbk, sebagai salah satu perusahaan BUMN sektor pertambangan timah, secara proaktif meminta dukungan dari Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Permintaan ini ditujukan untuk memastikan operasional perusahaan berjalan baik dan mengatasi masalah pertambangan ilegal yang merajalela. Dukungan parlemen diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah strategis perusahaan dalam menjaga keberlangsungan industri pertimahan nasional. Langkah ini menegaskan komitmen PT Timah dalam menjaga tata kelola pertambangan yang baik dan berkelanjutan.

Isu tambang ilegal telah lama menjadi tantangan serius bagi PT Timah, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan kerusakan lingkungan. Aktivitas ilegal tersebut tidak hanya mengikis cadangan mineral yang dikelola secara legal, tetapi juga menciptakan persaingan tidak sehat di pasar. Dampak negatifnya juga terasa pada aspek sosial dan keamanan di wilayah operasi pertambangan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan lembaga legislatif menjadi krusial untuk menciptakan solusi komprehensif.

Komisi XII DPR RI, sebagai mitra strategis, diharapkan dapat memberikan landasan regulasi dan pengawasan yang kuat. Dukungan ini meliputi pengkajian ulang peraturan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta alokasi sumber daya yang memadai untuk operasi penertiban. Kehadiran DPR dalam mendukung PT Timah akan mengirimkan pesan kuat kepada para pelaku tambang ilegal. Ini juga memperlihatkan sinergi antara BUMN dan lembaga negara dalam menjaga aset vital nasional.

Manajemen PT Timah menekankan bahwa operasional perusahaan harus berjalan di atas prinsip kepatuhan hukum dan keberlanjutan. Dengan dukungan parlemen, diharapkan tercipta iklim investasi yang lebih kondusif bagi sektor pertambangan timah. Hal ini penting untuk menarik investasi baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta nasional. Perusahaan percaya bahwa penertiban tambang ilegal adalah kunci untuk optimalisasi penerimaan negara.

Selain aspek ekonomi, penanganan tambang ilegal juga memiliki dimensi lingkungan yang mendesak. Kegiatan penambangan tanpa izin seringkali abai terhadap standar lingkungan, menyebabkan kerusakan ekosistem yang parah dan pencemaran. Kolaborasi dengan DPR diharapkan dapat mendorong kebijakan yang lebih ketat dalam rehabilitasi pascatambang dan konservasi lingkungan. Ini adalah upaya jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat.

Keberhasilan dalam menekan aktivitas pertambangan ilegal akan membawa dampak positif yang luas. Mulai dari peningkatan pendapatan negara melalui royalti dan pajak, hingga penciptaan lapangan kerja yang legal dan aman. PT Timah berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi bagi masa depan industri pertimahan Indonesia yang lebih stabil dan berkelanjutan.