JAKARTA – Koalisi Save Maba Sangaji secara tegas menyuarakan tuntutan agar fakta hukum terkait dugaan aktivitas tambang ilegal yang melibatkan PT Position segera diungkapkan kepada publik. Desakan ini muncul menyusul terkuaknya beberapa informasi awal yang mengindikasikan pelanggaran serius dalam operasi pertambangan. Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas demi tegaknya supremasi hukum di sektor pertambangan nasional. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan koalisi dalam sebuah rilis pers yang diterima di Jakarta. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui kebenaran di balik setiap kegiatan ekstraktif yang berpotensi merugikan lingkungan dan negara.

Tuntutan Koalisi Save Maba Sangaji tidak hanya berhenti pada pengungkapan fakta, tetapi juga mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan objektif. Koalisi berharap agar pihak kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya dapat bertindak cepat serta profesional dalam menindaklanjuti dugaan tersebut. Mereka meminta agar seluruh bukti yang terkumpul dapat diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Investigasi yang transparan dan tanpa pandang bulu menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan regulasi pertambangan. Seluruh pihak yang terlibat, baik korporasi maupun individu, harus bertanggung jawab atas potensi pelanggaran yang terjadi.

Dugaan tambang ilegal oleh PT Position, jika terbukti, dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Aktivitas pertambangan tanpa izin atau di luar konsesi yang sah seringkali tidak memperhatikan standar lingkungan, menyebabkan deforestasi, pencemaran air dan tanah, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, praktik ilegal semacam ini juga merugikan keuangan negara karena hilangnya potensi penerimaan pajak dan royalti. Kerugian ini secara langsung berdampak pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal yang seharusnya menikmati manfaat dari sumber daya alam mereka. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas mutlak diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Koalisi Save Maba Sangaji menyerukan agar pemerintah dan otoritas terkait tidak menutup mata terhadap indikasi pelanggaran ini. Transparansi dalam proses hukum dan pengungkapan setiap temuan menjadi prasyarat utama untuk memastikan keadilan. Setiap upaya untuk menutupi atau memperlambat proses hukum hanya akan memperburuk situasi dan menimbulkan preseden buruk bagi tata kelola pertambangan. Publik berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai status perizinan, kepatuhan lingkungan, dan kontribusi PT Position terhadap daerah. Akuntabilitas penuh dari semua pemangku kepentingan, termasuk perusahaan dan regulator, adalah fondasi tata kelola yang baik.

Kehadiran Koalisi Save Maba Sangaji merupakan representasi dari kepedulian masyarakat sipil terhadap isu lingkungan dan penegakan hukum. Organisasi seperti ini memainkan peran krusial dalam mengawal kebijakan publik dan memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang ada. Mereka bertindak sebagai pengawas independen yang menyuarakan aspirasi masyarakat yang kerap terdampak langsung oleh aktivitas industri. Desakan mereka menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik ilegal di sektor pertambangan. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat memperkuat posisi koalisi dalam perjuangan mereka.

Dengan demikian, tuntutan Koalisi Save Maba Sangaji untuk pengungkapan fakta hukum tambang ilegal PT Position harus dipandang sebagai alarm serius bagi penegakan hukum dan pemerintah. Kasus ini menjadi ujian penting bagi komitmen negara dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keadilan. Diharapkan agar seluruh proses dapat berjalan transparan, adil, dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Hanya dengan pengusutan tuntas dan sanksi tegas bagi pelanggar, kepercayaan publik dapat pulih dan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dapat terwujud di Indonesia. Masa depan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Maba Sangaji bergantung pada ketegasan respons dari pihak berwenang.