Jakarta, 9 Januari 2026 – Gus Salam secara tegas menyuarakan keberatannya terhadap pelaporan yang menimpa komedian Pandji Pragiwaksono. Ia menilai bahwa materi yang disampaikan oleh Pandji tidak sepatutnya berujung pada proses hukum, melainkan merupakan representasi dari kritik yang berkembang luas di tengah masyarakat. Dalam pandangannya, konsep *mens rea* atau niat jahat, yang merupakan elemen kunci dalam delik pidana, tidak ditemukan dalam konteks penyampaian materi komedi tersebut. Pernyataan ini disampaikan Gus Salam pada Jumat (09/01/2026), memicu kembali perdebatan tentang batas antara kebebasan berekspresi dan potensi konsekuensi hukum.

Lebih lanjut, Gus Salam menguraikan bahwa sebuah karya komedi, terutama dari sosok seperti Pandji Pragiwaksono yang dikenal kritis, seringkali berfungsi sebagai medium untuk menyampaikan keresahan atau pandangan kolektif publik. Materi yang dianggap bermasalah itu, menurut Gus Salam, justru mencerminkan kritik dari banyak kalangan yang mungkin tidak memiliki platform serupa untuk menyampaikannya. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa pelaporan terhadap Pandji justru dapat membungkam suara-suara kritis yang diwakili oleh sang komedian. Hal ini menyoroti peran seniman sebagai cermin sosial.

Penekanan pada *mens rea* menjadi inti argumen Gus Salam. Dalam hukum pidana, *mens rea* adalah niat atau pikiran bersalah yang harus dibuktikan untuk menguatkan suatu tindak pidana. Jika seorang individu tidak memiliki niat jahat untuk merugikan, menghina, atau memprovokasi kejahatan, maka unsur pidana yang penting tidak terpenuhi. Gus Salam menilai bahwa niat Pandji adalah untuk menghibur atau mengkritik secara konstruktif, bukan untuk melakukan kejahatan, sehingga pelaporan tersebut tidak memiliki dasar kuat secara hukum.

Pandji Pragiwaksono sendiri dikenal luas sebagai seorang komedian tunggal (stand-up comedian) dan figur publik yang kerap menyuarakan pandangannya tentang isu-isu sosial dan politik melalui materi komedinya. Karyanya seringkali bersifat satir dan mengajak audiens untuk merenungkan fenomena yang terjadi di sekitar mereka. Konsistensi Pandji dalam menggunakan panggungnya sebagai wadah kritik telah menempatkannya sebagai salah satu suara penting dalam kancah komedi tanah air.

Kasus ini secara tidak langsung mengangkat kembali diskusi penting mengenai kebebasan berekspresi dan batas-batasnya dalam negara demokrasi. Banyak pihak khawatir bahwa pelaporan semacam ini dapat menciptakan iklim ketakutan di kalangan seniman, jurnalis, dan masyarakat umum untuk mengutarakan pendapat mereka, bahkan dalam bentuk kritik atau satire. Diskusi ini menjadi krusial untuk menjaga ruang publik tetap hidup dengan beragam perspektif dan ide.

Reaksi Gus Salam ini juga dapat dipandang sebagai seruan kepada pihak berwenang dan masyarakat untuk lebih memahami konteks dan tujuan di balik suatu pernyataan atau karya seni, terutama ketika melibatkan kritik. Ia menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam menafsirkan ucapan, agar tidak setiap bentuk kritik, sekalipun terasa tajam, langsung dianggap sebagai pelanggaran hukum. Kasus Pandji diharapkan bisa menjadi refleksi bagi penegak hukum dalam melihat intensi di balik sebuah pernyataan publik.

Dengan demikian, pernyataan Gus Salam tidak hanya membela Pandji Pragiwaksono secara pribadi, tetapi juga mengemban pesan yang lebih luas tentang pentingnya menjaga ruang untuk kritik dan ekspresi artistik di Indonesia. Kasus ini menjadi tolok ukur bagi bagaimana masyarakat dan sistem hukum menanggapi karya seni yang bersifat provokatif atau kritis, serta bagaimana negara menghargai peran komedian sebagai penyampai aspirasi publik. Debat tentang batasan-batasan ini nampaknya akan terus berlanjut di tengah masyarakat.