Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyatakan pihaknya belum dapat memberikan jawaban pasti terkait wacana pengembalian konsesi tambang yang sebelumnya diberikan oleh pemerintah. Pernyataan ini disampaikan Gus Yahya di Jakarta, merespons pertanyaan publik mengenai langkah PBNU selanjutnya. Ia menegaskan bahwa isu krusial ini memerlukan kajian mendalam serta proses musyawarah yang seksama di internal organisasi. Keputusan mengenai konsesi tambang tersebut bukan hal yang bisa diambil secara tergesa-gesa tanpa pertimbangan matang. PBNU berkomitmen untuk membahasnya secara baik-baik demi kemaslahatan umat dan organisasi.

Wacana pengembalian konsesi tambang ini muncul setelah sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PBNU menjadi salah satu ormas keagamaan pertama yang merespons positif tawaran tersebut, meskipun dengan berbagai pertimbangan strategis. Langkah ini dipandang sebagai upaya pemerintah untuk melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dukungan dan kritik terhadap kebijakan ini telah mengemuka dari berbagai pihak sejak awal diumumkan.

Sejak awal tawaran konsesi tambang ini disampaikan, PBNU telah menyatakan kesiapan untuk mengkajinya secara serius dengan membentuk tim khusus. Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini menyadari bahwa pengelolaan tambang bukanlah perkara sederhana yang hanya membutuhkan modal finansial. Diperlukan juga keahlian teknis, manajemen risiko lingkungan, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Berbagai tantangan terkait kapasitas dan integritas dalam mengelola sektor yang kompleks ini menjadi sorotan utama. Komitmen PBNU untuk mengelola potensi sumber daya alam ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat dan pembangunan bangsa.

Wacana pengembalian konsesi tambang ini mengemuka setelah serangkaian evaluasi internal dan dinamika diskusi publik yang terus berkembang. PBNU mungkin menghadapi kendala dalam menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengoperasikan sektor pertambangan yang sangat spesifik. Selain itu, sorotan publik dan berbagai analisis dari pakar mengenai potensi dampak lingkungan dan sosial juga menjadi pertimbangan penting. Keputusan untuk kembali mempertimbangkan opsi ini menunjukkan kehati-hatian PBNU dalam mengambil langkah strategis yang berdampak luas. Organisasi ini ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Gus Yahya secara khusus menekankan pentingnya proses musyawarah yang mendalam dan komprehensif. Musyawarah ini tidak hanya melibatkan jajaran syuriah dan tanfidziyah PBNU, tetapi juga akan mengundang para ahli di bidang pertambangan, lingkungan, dan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai perspektif dan data yang relevan agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat. Ia menegaskan bahwa setiap aspek, mulai dari kelayakan finansial hingga dampak sosial dan lingkungan, harus diperhitungkan secara cermat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi pilar utama dalam proses pengambilan keputusan strategis ini.

Keputusan akhir PBNU terkait konsesi tambang ini diperkirakan akan memiliki implikasi signifikan, tidak hanya bagi Nahdlatul Ulama sendiri, tetapi juga bagi ormas keagamaan lain yang mungkin juga mempertimbangkan tawaran serupa. Langkah PBNU bisa menjadi preseden penting dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah yang melibatkan ormas dalam pengelolaan sektor strategis. Ini juga akan menguji sejauh mana kapasitas dan kesiapan ormas keagamaan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi berskala besar. Respons PBNU akan diamati secara seksama oleh publik dan pemangku kepentingan lainnya. Perkembangan ini menegaskan kompleksitas pengelolaan sumber daya alam yang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak dengan pertimbangan matang.

PBNU menegaskan komitmennya untuk selalu mengedepankan kemaslahatan umat dan bangsa dalam setiap keputusan yang diambil. Meskipun menghadapi tantangan besar, organisasi ini bertekad untuk memastikan bahwa segala upaya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Proses musyawarah yang akan segera dilakukan diharapkan dapat menghasilkan panduan yang jelas dan keputusan yang bijaksana. Semua pihak menanti hasil musyawarah tersebut dengan harapan terbaik bagi masa depan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Organisasi ini berjanji akan menyampaikan hasil finalnya kepada publik setelah melalui semua tahapan internal yang diperlukan.