Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyoroti secara mendalam dampak hilirisasi nikel terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil komoditas tersebut. Penekanan ini disampaikan dalam peresmian Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel yang berlangsung di Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Palu, pada Minggu (7/12/2025). Kehadiran Wamen Yuliot menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari industri pertambangan nikel dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Forum ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk menjembatani aspirasi daerah dan merumuskan kebijakan yang pro-rakyat. Pembentukan forum ini menandai langkah penting dalam upaya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengelolaan sumber daya nikel.

Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel ini menghimpun perwakilan legislatif dari lima provinsi kunci: Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Wamen Yuliot memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif pembentukan forum tersebut, menggarisbawahi urgensi adanya wadah kolektif untuk pengawasan dan perumusan kebijakan. Menurutnya, forum ini memiliki potensi besar untuk memperkuat fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap operasional industri nikel di wilayah masing-masing. Selain itu, forum ini juga membuka ruang luas bagi penyampaian usulan kebijakan yang konstruktif dan berkelanjutan, memastikan bahwa suara rakyat didengar dalam setiap tahapan pengembangan industri. Partisipasi aktif dari berbagai provinsi ini diharapkan menciptakan sinergi dalam mengatasi tantangan bersama dan memaksimalkan potensi nikel secara bertanggung jawab.

Dalam pemaparannya, Wamen Yuliot secara lugas menyampaikan berbagai dampak positif maupun tantangan dari program hilirisasi nikel yang digaungkan pemerintah. Ia menekankan bahwa meskipun hilirisasi membawa nilai tambah ekonomi dan investasi besar bagi negara, dampak positifnya harus sampai ke tangan rakyat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Peningkatan pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja lokal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi indikator utama keberhasilan hilirisasi. Namun, Wamen juga tidak menutup mata terhadap isu-isu seperti kesenjangan sosial, dampak lingkungan, dan potensi konflik lahan yang seringkali menyertai investasi besar. Oleh karena itu, ia mendorong setiap DPRD untuk proaktif memantau implementasi kebijakan hilirisasi agar sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

Wamen Yuliot lebih lanjut menjelaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya terbatas pada kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, melainkan juga mencakup evaluasi dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Ia menyarankan agar forum ini secara berkala mengadakan pertemuan untuk bertukar informasi dan pengalaman, sehingga dapat mengidentifikasi praktik terbaik serta merumuskan solusi atas permasalahan yang muncul di lapangan. Usulan kebijakan yang dihasilkan dari forum ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah pusat dalam menyempurnakan regulasi terkait pertambangan dan industri pengolahan nikel. Sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah menjadi kunci untuk menciptakan iklim investasi yang stabil sekaligus melindungi hak-hak masyarakat lokal secara efektif. Kerangka kerja kebijakan yang koheren sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh pihak.

Indonesia, sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia, menempatkan hilirisasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral di pasar global. Kebijakan ini bertujuan mengubah Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi pemain kunci dalam rantai pasok industri global, terutama di sektor baterai kendaraan listrik yang sedang berkembang pesat. Potensi ekonomi yang sangat besar ini, menurut Wamen Yuliot, harus diiringi dengan mitigasi risiko yang matang agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Pembangunan infrastruktur pendukung dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal harus menjadi prioritas dalam setiap proyek hilirisasi yang dijalankan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan industri nikel yang inklusif dan bertanggung jawab, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampingan dengan kesejahteraan sosial yang merata.

Pembentukan forum ini menjadi cerminan dari kesadaran kolektif akan kompleksitas tata kelola pertambangan nikel di era hilirisasi, yang memerlukan pendekatan multisektoral. Tantangan ke depan tidak hanya terkait aspek ekonomi dan teknis, tetapi juga bagaimana menjaga keseimbangan antara investasi, perlindungan lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak adat masyarakat setempat. Diharapkan forum ini tidak hanya menjadi wadah diskusi semata, melainkan juga mesin pendorong perubahan kebijakan yang konkret dan berdampak positif bagi semua pihak. Dengan demikian, cita-cita menjadikan nikel sebagai berkah bagi bangsa dapat terwujud secara optimal, tanpa mengorbankan keberlanjutan ekologi maupun keadilan sosial bagi generasi mendatang. Kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci utama keberhasilan upaya ini.