Jaringan Advokasi Tambang (Walhi) Sumatera Utara secara tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih kepemimpinan dalam investigasi lintas lembaga guna mengungkap akar permasalahan banjir dan longsor yang kerap melanda wilayah tersebut. Desakan ini muncul menyusul adanya ketidakjelasan dan perbedaan data yang signifikan antar lembaga pemerintah mengenai penyebab pasti bencana alam yang telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Koordinator Walhi Sumut menyatakan bahwa proses penyelidikan yang berlangsung sejauh ini masih simpang siur, menghambat upaya mitigasi dan penanganan yang efektif. Perbedaan data yang disampaikan oleh berbagai instansi pemerintah justru menambah kebingungan, alih-alih memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi sebenarnya. Kondisi ini secara langsung berdampak pada lambatnya penetapan kebijakan serta strategi penanggulangan bencana yang terpadu dan berkelanjutan di Sumatera Utara.

Menurut Walhi, kepemimpinan langsung dari Presiden Prabowo sangat krusial untuk memastikan objektivitas dan integritas investigasi. Intervensi tingkat tertinggi diharapkan dapat menyatukan berbagai pandangan serta data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta lembaga terkait lainnya. Sinkronisasi data menjadi fundamental untuk merumuskan solusi jangka panjang yang berbasis bukti dan ilmiah.

Bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara bukan lagi insiden sporadis, melainkan fenomena berulang yang menunjukkan adanya masalah struktural dan ekologis yang mendalam. Wilayah ini seringkali mengalami kerusakan parah akibat luapan air dan pergeseran tanah, mengancam permukiman warga, infrastruktur, serta sektor pertanian. Dampak ekonomi dan sosial akibat bencana ini sangat signifikan, memengaruhi kehidupan ribuan keluarga dan menghambat pembangunan daerah.

Salah satu dugaan kuat penyebab bencana adalah deforestasi masif dan perubahan fungsi lahan di hulu sungai, serta praktik penambangan ilegal yang merusak keseimbangan ekosistem. Walhi meyakini bahwa hanya dengan investigasi komprehensif yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan otoritas lintas sektor, penyebab sesungguhnya dapat terkuak secara transparan. Investigasi tersebut harus mencakup audit lingkungan, pemetaan penggunaan lahan, dan analisis hidrologi yang mendalam.

Ketidakseragaman informasi selama ini menimbulkan kesulitan bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret dalam menghadapi ancaman bencana. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota membutuhkan data yang solid dan terverifikasi untuk merancang tata ruang yang adaptif, mengimplementasikan program reboisasi yang efektif, serta menegakkan aturan terkait konservasi lingkungan. Tanpa informasi yang akurat, setiap upaya mitigasi hanya akan bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar permasalahan.

Desakan ini juga merefleksikan urgensi penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan yang memicu bencana. Dengan intervensi presiden, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan atau kepentingan yang dapat menghambat penegakan keadilan lingkungan. Transparansi dalam proses investigasi dan akuntabilitas para pihak menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik serta memastikan perlindungan terhadap lingkungan.

Walhi Sumut berharap agar Presiden Prabowo Subianto segera merespons seruan ini dengan membentuk tim investigasi independen yang memiliki mandat kuat. Langkah tegas dari kepala negara akan menjadi sinyal penting komitmen pemerintah dalam mengatasi krisis lingkungan dan kemanusiaan di Sumatera Utara. Keselarasan data dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari investigasi ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi upaya rehabilitasi lingkungan dan peningkatan ketahanan bencana yang berkelanjutan di masa mendatang.