Komika dan aktivis Pandji Pragiwaksono kembali menjadi sorotan publik setelah melontarkan pernyataan kontroversial mengenai isu pertambangan di Indonesia. Ungkapan sindiran "Rezeki Anak Saleh" yang ia gunakan memicu gelombang kritik dan kemarahan dari dua organisasi massa Islam terbesar di tanah air, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Insiden ini terjadi pada Jumat, 9 Januari 2026, dan segera menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial serta menjadi tajuk utama pemberitaan nasional. Banyak pihak mempertanyakan maksud di balik sindiran Pandji tersebut, apakah itu kritik murni terhadap kebijakan atau mengandung unsur pelecehan yang disengaja. Kontroversi ini menambah daftar panjang perdebatan publik mengenai tata kelola sumber daya alam dan peran masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan pemerintah.

Sindiran "Rezeki Anak Saleh" diutarakan Pandji Pragiwaksono dalam sebuah diskusi daring yang membahas tentang alokasi izin usaha pertambangan (IUP) di beberapa wilayah. Meskipun konteks lengkap pernyataannya masih menjadi bahan perdebatan, frase tersebut diinterpretasikan banyak pihak sebagai sindiran tajam terhadap pihak-pihak yang dianggap mendapatkan keuntungan tidak semestinya dari konsesi tambang. Pandji dikenal sebagai sosok yang vokal mengkritik kebijakan pemerintah, khususnya terkait lingkungan dan keadilan sosial. Ungkapan bernuansa religius ini, dalam konteks ekonomi dan politik, sontak menarik perhatian dan memicu spekulasi luas. Isu pertambangan sendiri memang sedang hangat dibicarakan terkait dampak lingkungan dan implikasi sosial-ekonominya terhadap masyarakat lokal.

Reaksi keras datang dari perwakilan NU dan Muhammadiyah, yang merasa bahwa sindiran tersebut tidak hanya menyinggung pihak tertentu tetapi juga merendahkan makna keagamaan. Seorang tokoh dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan kekecewaannya, menekankan bahwa penggunaan istilah agama untuk tujuan satir politik dapat mengaburkan nilai-nilai luhur. Senada, juru bicara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam keras, menganggap Pandji telah melewati batas dengan mencampuradukkan kritik dengan sentimen keagamaan yang sensitif. Kedua ormas besar ini menuntut klarifikasi dan permintaan maaf dari Pandji, mengingat pengaruh besar mereka di tengah masyarakat Indonesia. Mereka khawatir sindiran semacam itu dapat memicu polarisasi baru dan merusak tatanan keharmonisan sosial yang selama ini dijaga.

Kontroversi ini segera memunculkan perdebatan sengit tentang "mens rea," atau niat di balik tindakan hukum, yang dalam konteks ini adalah niat di balik ucapan Pandji. Beberapa pembela Pandji berargumen bahwa sindiran tersebut murni kritik sosial yang dibungkus humor satire, tanpa ada maksud untuk melecehkan agama atau institusi keagamaan. Mereka berpendapat bahwa niat Pandji adalah untuk menyoroti ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, bukan untuk menghina nilai-nilai sakral. Namun, pihak yang merasa tersinggung bersikeras bahwa dampak dari ucapan tersebut lebih penting daripada niat yang mungkin tersembunyi. Diskusi mengenai "mens rea" ini menjadi inti dari perdebatan, mencoba mencari garis batas antara kritik yang sah dan ucapan yang menghina.

Implikasi dari insiden ini tidak hanya terbatas pada Pandji Pragiwaksono dan kedua ormas Islam, melainkan juga merambah ke ranah sosial dan politik yang lebih luas. Publik terbelah antara mereka yang mendukung kebebasan berekspresi Pandji dan mereka yang merasa tersinggung oleh sindirannya. Kontroversi ini juga secara tidak langsung kembali mengangkat isu sensitif mengenai alokasi dan pengelolaan izin pertambangan di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat mengambil pelajaran dari kejadian ini untuk lebih transparan dan akuntabel dalam kebijakan sektor pertambangan. Kejadian ini menjadi pengingat penting akan perlunya kehati-hatian dalam menyampaikan kritik, terutama ketika melibatkan frasa atau istilah yang memiliki makna mendalam bagi kelompok masyarakat tertentu.

Hingga berita ini ditulis, Pandji Pragiwaksono belum memberikan pernyataan resmi yang secara langsung meminta maaf atau menarik kembali pernyataannya. Ia terlihat lebih memilih untuk membiarkan publik menafsirkan sendiri, atau mungkin sedang mempersiapkan respons yang lebih komprehensif atas gelombang kritik. Beberapa rekannya sesama komika dan aktivis terlihat memberikan dukungan, meminta publik untuk tidak buru-buru menghakimi dan melihat konteks satire yang biasa digunakan Pandji. Namun, tekanan dari NU dan Muhammadiyah yang memiliki jutaan anggota dan pengaruh besar, diperkirakan akan menuntut tanggapan serius dan konkret. Situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika antara kritik, kebebasan berekspresi, dan sensitivitas keagamaan di ruang publik Indonesia.

Kontroversi "Rezeki Anak Saleh" oleh Pandji Pragiwaksono ini bukan hanya tentang satu pernyataan, melainkan cerminan dari tantangan dalam mencari keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap nilai-nilai. Peristiwa ini sekaligus menyoroti kerapuhan dialog publik ketika isu sensitif seperti agama dan sumber daya alam saling berkelindan. Diperlukan kearifan dari semua pihak untuk menjaga agar perdebatan tidak berujung pada perpecahan, melainkan menjadi momentum untuk refleksi dan perbaikan bersama. Bagaimanapun, insiden ini akan terus menjadi topik hangat, menuntut evaluasi mendalam tentang etika komunikasi publik dan batasan-batasan dalam menyampaikan kritik. Semoga polemik ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin, menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menyuarakan aspirasi tanpa merusak tenun kebangsaan.