Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dan tegas dalam memberantas praktik penambangan ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara. Hal ini ditunjukkan melalui kunjungan langsung rombongan pejabat tinggi negara ke lokasi penertiban kegiatan usaha pertambangan di Dusun Nadi, Desa Lubuk Lingkuk, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung pada Rabu, 19 November 2025. Rombongan ini dipimpin oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, bersama dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa negara tidak akan pernah kalah dalam menertibkan kegiatan pertambangan ilegal yang masif. Kehadiran mereka secara langsung menegaskan bahwa penindakan ini adalah prioritas nasional yang melibatkan berbagai dimensi pemerintahan.

Penambangan ilegal telah lama menjadi duri dalam daging bagi kedaulatan ekonomi dan lingkungan Indonesia, menyebabkan kerugian negara yang fantastis dan kerusakan ekosistem yang sulit diperbaiki. Praktik-praktik tak bertanggung jawab ini tidak hanya mengikis pendapatan negara dari sektor mineral, tetapi juga memicu konflik sosial, merusak hutan, dan mencemari sumber daya air. Oleh karena itu, sinergi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian ESDM, Kejaksaan Agung, BPKP, dan TNI menjadi krusial untuk menghadapi tantangan kompleks ini. Koordinasi lintas sektor ini diharapkan dapat menciptakan strategi penanganan yang komprehensif, mulai dari pencegahan, penindakan hukum, hingga pemulihan lingkungan. Pemerintah menyadari bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pendekatan saja, melainkan membutuhkan kekuatan kolektif dari berbagai lembaga negara.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memimpin kunjungan ini untuk memastikan aspek kedaulatan negara dan keamanan nasional terjaga dari ancaman yang ditimbulkan oleh penambangan ilegal. Kehadiran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pada tata kelola sumber daya mineral yang berkelanjutan dan penegakan regulasi pertambangan yang sah. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin bertugas mengawal proses hukum terhadap para pelaku, memastikan tidak ada celah bagi mereka untuk lolos dari jeratan hukum. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh memiliki peran vital dalam mengaudit potensi kerugian negara akibat penambangan ilegal dan mencegah praktik korupsi di dalamnya. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, bersama Satgas PKH, siap mendukung aspek pengamanan dan pengerahan sumber daya jika diperlukan untuk memastikan proses penertiban berjalan lancar dan efektif.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan pejabat tinggi melihat langsung kondisi lapangan dan progres penertiban yang telah dilakukan oleh Satgas PKH di area Dusun Nadi. Mereka mengamati dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal serta efektivitas langkah-langkah penindakan yang diterapkan. Kunjungan langsung ini juga berfungsi sebagai platform untuk mengevaluasi strategi penertiban di lapangan, mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul, dan merumuskan solusi konkret secara cepat. Interaksi dengan tim Satgas di lokasi memberikan gambaran jelas mengenai tantangan operasional dan kebutuhan dukungan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Kehadiran para pimpinan lembaga ini mengirimkan pesan kuat kepada para pelaku dan jaringan penambangan ilegal bahwa pengawasan dan penindakan akan terus dilakukan secara intensif.

Kunjungan tingkat tinggi ini diharapkan membawa dampak signifikan dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Selain memberikan efek jera kepada para penambang ilegal, langkah ini juga bertujuan untuk memulihkan kerusakan ekosistem yang parah di Bangka Tengah dan sekitarnya. Pemerintah juga berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan ilegalitas praktik penambangan tanpa izin, mendorong partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan. Melalui penertiban ini, potensi pendapatan negara dari sektor mineral dapat dioptimalkan, dialirkan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Penegasan kedaulatan negara atas sumber daya alam menjadi pilar utama dalam setiap kebijakan yang diambil.

Pemerintah menyadari bahwa penertiban tambang ilegal bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan pendekatan jangka panjang serta berkelanjutan. Oleh karena itu, kunjungan ini menandai awal dari serangkaian upaya sistematis yang akan terus digulirkan untuk membasmi akar masalah penambangan ilegal. Diperlukan tidak hanya penegakan hukum yang keras, tetapi juga solusi ekonomi alternatif bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas tersebut. Program rehabilitasi lahan pasca-tambang dan edukasi lingkungan juga menjadi bagian integral dari strategi komprehensif ini. Konsistensi dalam implementasi kebijakan dan pengawasan adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan akhir, yaitu lingkungan yang lestari dan sumber daya yang dikelola secara bertanggung jawab.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan kembali pesan inti bahwa negara tidak boleh dan tidak akan kalah dalam menghadapi ancaman tambang ilegal ini. Ini adalah masalah kedaulatan, integritas, dan masa depan bangsa yang harus dipertahankan. Pemerintah memiliki segala sumber daya dan kekuatan untuk menegakkan hukum serta melindungi kekayaan alam Indonesia dari eksploitasi yang merusak. Sinergi antara lembaga pertahanan, energi, hukum, dan pengawasan keuangan merupakan manifestasi nyata dari tekad bulat ini. Pesan ini bukan hanya ditujukan kepada para pelanggar hukum, tetapi juga kepada seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dan keadilan.

Dengan langkah-langkah konkret dan koordinasi yang kuat, pemerintah optimis dapat memulihkan kembali kondisi di daerah-daerah yang terdampak parah oleh penambangan ilegal. Kehadiran jajaran menteri dan pimpinan lembaga di Bangka Tengah adalah simbol dari komitmen tak tergoyahkan untuk menjaga amanat konstitusi dalam mengelola kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Operasi penertiban ini diharapkan menjadi preseden bagi daerah lain untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk kegiatan ilegal. Masa depan sektor pertambangan yang bersih, bertanggung jawab, dan berkelanjutan adalah visi yang tengah diperjuangkan dengan segenap kekuatan negara.