Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang melibatkan dua kubu, yakni kelompok yang disebut Sultan dan kelompok Kramat Raya, telah menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Adhie Massardi, mantan juru bicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, secara tegas menyebut perseteruan ini sebagai konflik paling memalukan dalam sejarah panjang organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut. Pernyataan Adhie Massardi ini bukan sekadar kritik biasa, melainkan sebuah refleksi mendalam terhadap merosotnya nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya menjadi pondasi utama NU. Ia menyoroti bagaimana perpecahan ini mencederai marwah organisasi yang telah berjuang menjaga persatuan bangsa dan agama. Kondisi ini secara tidak langsung mengingatkan pada keprihatinan Gus Dur terhadap potensi kerusakan moral di internal NU di masa lalu.

Menurut Adhie Massardi, karakter konflik yang kini terjadi jauh melampaui perselisihan biasa, menjadikannya sebuah preseden buruk yang patut menjadi bahan perenungan serius. Ia menilai bahwa perdebatan sengit antara dua kelompok ini tidak hanya menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola perbedaan pendapat, tetapi juga mengindikasikan adanya erosi nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan yang selama ini dijunjung tinggi oleh NU. Sebagai organisasi keagamaan yang memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar bagi bangsa, PBNU seharusnya mampu memberikan teladan dalam menyelesaikan masalah secara arif dan bijaksana. Konflik yang berlarut-larut ini justru berpotensi merusak citra NU di mata umat dan masyarakat luas. Oleh karena itu, kritik Adhie diharapkan dapat menjadi cambuk bagi semua pihak yang terlibat untuk segera berbenah.

Adhie Massardi secara eksplisit memperingatkan bahwa membawa perselisihan internal PBNU ke jalur hukum akan menjadi kekeliruan terbesar dan fatal. Ia menekankan bahwa organisasi keagamaan memiliki karakteristik dan prinsip yang fundamental berbeda dengan organisasi politik, sehingga pendekatan penyelesaian masalahnya pun seharusnya tidak disamakan. Proses hukum formal, menurutnya, justru berpotensi memperdalam jurang perpecahan dan merusak kohesi internal yang sudah rapuh, alih-alih menyelesaikan akar masalah. NU, dengan tradisi keilmuan dan kearifan lokalnya, memiliki mekanisme resolusi konflik yang lebih sesuai dan bermartabat, seperti melalui mediasi ulama atau musyawarah antar sesepuh. Menyerahkan urusan internal kepada ranah hukum dikhawatirkan akan semakin menyingkirkan nilai-nilai keagamaan dan kekeluargaan dari diskusi. Langkah tersebut hanya akan memperlihatkan kemunduran dalam berorganisasi serta mengabaikan warisan intelektual dan spiritual para pendiri.

Pernyataan Adhie Massardi tentang "tangisan" Gus Dur melihat kerusakan moral PBNU bukanlah tanpa dasar, melainkan refleksi dari keprihatinan mendalam sang pluralis terhadap masa depan organisasi yang sangat dicintainya. Gus Dur, dengan pandangan jauh ke depan dan kepekaannya terhadap dinamika internal, telah merasakan potensi kemunduran moral yang dapat menggerogoti integritas NU dari dalam. Air mata yang dimaksud Gus Dur dapat diartikan sebagai ekspresi kekecewaan dan harapan agar NU senantiasa menjaga nilai-nilai luhur keislaman dan keindonesiaan. Ia selalu menekankan pentingnya menjaga akhlakul karimah dan solidaritas sesama warga Nahdliyin, jauh dari intrik dan perebutan kekuasaan semata. Oleh karena itu, kondisi PBNU saat ini seolah mengulang kembali kekhawatiran yang pernah menyelimuti hati Gus Dur, menuntut introspeksi yang serius dari seluruh elemen organisasi.

Dampak dari konflik internal PBNU ini tidak hanya terbatas pada jajaran pengurus pusat, tetapi juga berpotensi merembet luas ke tingkat wilayah, cabang, hingga ranting di seluruh pelosok negeri. Jutaan warga Nahdliyin yang tersebar di berbagai daerah tentu merasa prihatin dan mungkin kebingungan melihat para pemimpinnya terlibat dalam perseteruan terbuka. Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan umat terhadap PBNU sebagai organisasi yang seharusnya menjadi panutan dalam menjaga persatuan dan kedamaian. Lebih jauh, citra PBNU sebagai salah satu pilar utama demokrasi dan keberagaman di Indonesia juga terancam tercoreng. Kehilangan fokus pada misi dakwah dan sosial kemasyarakatan akibat energi yang terkuras untuk konflik internal akan merugikan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, resolusi cepat dan bermartabat menjadi sangat mendesak demi menjaga stabilitas internal dan eksternal organisasi.

Kritik tajam dari Adhie Massardi secara implisit merupakan seruan untuk kembali merenungkan dan mengimplementasikan nilai-nilai fundamental Nahdlatul Ulama yang telah terbukti menjaga keutuhan organisasi selama berabad-abad. Nilai-nilai seperti ukhuwah nahdliyah (persaudaraan Nahdliyin), tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), dan i'tidal (adil) seharusnya menjadi kompas dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Pendekatan musyawarah mufakat yang mengedepankan dialog, mendengarkan semua pihak, dan mencari titik temu secara kekeluargaan adalah jalan yang paling sesuai dengan ruh NU. Ini adalah momen krusial bagi para pemimpin PBNU untuk menunjukkan kearifan dan kenegarawanan, meletakkan kepentingan organisasi serta umat di atas kepentingan kelompok atau pribadi. Dengan kembali pada tradisi luhur ini, diharapkan PBNU dapat bangkit lebih kuat dan bersatu kembali.

Pada akhirnya, konflik internal PBNU ini menjadi ujian berat bagi kepemimpinan dan integritas organisasi. Pernyataan Adhie Massardi yang mengingatkan pada keprihatinan Gus Dur adalah alarm keras bagi seluruh elemen PBNU untuk segera menghentikan perseteruan yang tidak produktif ini. Pentingnya menempatkan marwah organisasi keagamaan di atas segala kepentingan kelompok atau individu harus menjadi prioritas utama. Penyelesaian masalah secara internal, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual NU, adalah satu-satunya jalan menuju rekonsiliasi sejati. Masa depan NU sebagai garda terdepan penjaga moderasi Islam di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan para pemimpinnya untuk mengatasi krisis ini dengan bijaksana dan kembali kepada khittah perjuangan organisasi. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa warisan Gus Dur dan para pendiri NU masih relevan dan mampu membimbing organisasi melewati badai.