Artis, model, dan pelawak terkemuka, Hesti Purwadinata, menyuarakan kemarahan dan kritik tajamnya terhadap kebijakan pemerintah terkait izin pertambangan. Melalui pernyataan publik yang tegas pada Kamis (12/12/2025) dini hari, Hesti menyoroti ketidakadilan yang dirasakannya dalam tuntutan pemerintah kepada rakyat. Ia secara spesifik mempertanyakan konsistensi penegakan aturan ketika berhadapan dengan sektor pertambangan yang seringkali merugikan lingkungan dan masyarakat. Kritik ini muncul sebagai respons terhadap permintaan tertentu dari pemerintah yang dirasa Hesti tidak sejalan dengan implementasi kebijakan di sektor vital tersebut. Pernyataan Hesti segera menarik perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.

"Giliran ngasih tambang gak ada ijinnya ama rakyat!" demikian tegas Hesti Purwadinata, mencerminkan kekecewaan mendalam atas apa yang ia anggap sebagai standar ganda. Pernyataannya mengindikasikan bahwa pemerintah seringkali menuntut kepatuhan atau kontribusi dari masyarakat, namun di sisi lain, tampak abai terhadap kepatuhan perusahaan tambang terhadap regulasi yang ada. Kekerasan respons Hesti ini diyakini berasal dari pengamatan terhadap dampak lingkungan dan sosial yang kerap ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan ilegal atau yang minim pengawasan. Ia menekankan bahwa kepercayaan publik akan terkikis jika pemerintah tidak menunjukkan konsistensi dalam menegakkan aturan bagi semua pihak. Hesti menuntut kejelasan dan keadilan dalam setiap kebijakan yang menyentuh hajat hidup orang banyak.

Isu perizinan tambang memang telah lama menjadi sorotan publik dan pemerhati lingkungan di Indonesia. Banyak kasus menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan, baik legal maupun ilegal, berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan parah seperti deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Lebih lanjut, seringkali masyarakat adat atau lokal menjadi korban langsung dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Ancaman bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor juga sering dikaitkan dengan pembukaan lahan tambang tanpa studi kelayakan lingkungan yang memadai. Oleh karena itu, seruan Hesti ini tidak hanya merefleksikan pendapat pribadinya, melainkan juga menyuarakan kegelisahan kolektif masyarakat terhadap tata kelola pertambangan.

Pemerintah sendiri, dalam berbagai kesempatan, menyatakan komitmennya untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam kebijakan pertambangan. Regulasi ketat sebenarnya telah diberlakukan untuk memastikan bahwa setiap konsesi tambang memenuhi standar operasional dan lingkungan yang tinggi. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan seringkali menghadapi tantangan besar, mulai dari lemahnya pengawasan hingga praktik korupsi yang menyuburkan aktivitas ilegal. Dialog antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil menjadi krusial untuk menemukan solusi berkelanjutan bagi pengelolaan sumber daya mineral. Kebijakan pemerintah seringkali berpegang pada dalih kebutuhan ekonomi nasional, namun hal ini tidak boleh mengorbankan masa depan lingkungan dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai seorang figur publik dengan jutaan pengikut, suara Hesti Purwadinata memiliki jangkauan dan pengaruh yang signifikan. Keterlibatannya dalam isu-isu sosial seringkali mampu memicu diskusi publik yang lebih luas dan mendorong perhatian dari berbagai pihak, termasuk pembuat kebijakan. Penggunaan platformnya untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah menunjukkan perannya sebagai warga negara yang peduli. Hesti tidak hanya dikenal lewat karya seninya, tetapi juga sebagai individu yang berani menyuarakan kebenaran dan ketidakadilan yang ia lihat. Responsnya menunjukkan bahwa isu lingkungan dan tata kelola sumber daya bukan lagi domain eksklusif para aktivis, melainkan telah menjadi perhatian luas dari berbagai lapisan masyarakat.

Pernyataan Hesti ini langsung mendapatkan respons beragam dari warganet, dengan banyak di antaranya mengungkapkan dukungan dan sentimen serupa. Masyarakat merasa bahwa kritik semacam ini diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pemerintah dan perusahaan. Diskusi mengenai dampak lingkungan dan sosial dari pertambangan pun semakin mengemuka di ruang publik digital. Banyak warga yang menceritakan pengalaman mereka atau kekhawatiran terkait eksploitasi alam di daerahnya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa isu perizinan tambang tanpa pengawasan yang ketat adalah masalah yang sangat relevan dan menyentuh banyak kalangan di Indonesia. Reaksi publik yang masif ini menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap pengambilan keputusan besar terkait sumber daya alam.

Kritik tajam dari Hesti Purwadinata diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali implementasi dan pengawasan perizinan tambang di seluruh Indonesia. Perlu ada audit menyeluruh terhadap semua konsesi yang diberikan, terutama yang berada di wilayah rentan bencana atau berdekatan dengan permukiman warga. Penguatan lembaga pengawas dan penegak hukum menjadi krusial untuk memberantas praktik pertambangan ilegal dan tidak bertanggung jawab. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait lingkungan harus lebih diakomodasi. Pemerintah harus membuktikan komitmennya bukan hanya lewat retorika, tetapi melalui tindakan nyata yang transparan dan akuntabel.

Melalui kritik kerasnya, Hesti Purwadinata telah berhasil menyoroti ketimpangan yang dirasakan publik dalam penegakan aturan antara rakyat dan korporasi besar di sektor pertambangan. Pernyataan ini memperkuat desakan bagi pemerintah untuk bertindak lebih konsisten dan adil dalam setiap kebijakannya. Perdebatan mengenai tata kelola sumber daya alam, khususnya pertambangan, akan terus berlanjut dan memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Harapan publik adalah agar setiap izin yang dikeluarkan benar-benar mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya keuntungan semata. Pernyataan Hesti menjadi pengingat penting akan kekuatan suara publik dalam mengawal pemerintahan yang bersih dan berintegritas.