Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara baru-baru ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat terkait kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolonodale. RDP yang diadakan pada tanggal 19 Februari 2026 ini berfokus pada evaluasi mendalam terhadap kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta sistem pelayanan kesehatan yang berlaku di fasilitas kesehatan utama daerah tersebut. Inisiatif ini menunjukkan komitmen DPRD dalam menyerap aspirasi dan mencari solusi konkret atas persoalan yang krusial bagi kesejahteraan masyarakat Morowali Utara. Pertemuan penting ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait guna mencari titik terang dan perbaikan. Masyarakat sangat berharap agar ada perubahan nyata pasca RDP ini demi pelayanan yang lebih baik.

Berbagai keluhan yang disampaikan oleh warga mencakup beragam aspek, mulai dari antrean panjang yang memakan waktu, prosedur administrasi yang rumit, hingga dugaan kurangnya ketersediaan tenaga medis spesialis di waktu tertentu. Selain itu, ada pula aduan mengenai pemahaman dan implementasi kebijakan BPJS yang dirasa kurang transparan atau menyulitkan pasien. Pengaduan-pengaduan ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan peninjauan ulang terhadap standar operasional prosedur dan peningkatan kapasitas pelayanan RSUD Kolonodale. Kualitas pelayanan rumah sakit yang prima merupakan hak dasar setiap warga negara. Permasalahan ini tentu berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan daerah.

Dalam RDP tersebut, hadir anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara, perwakilan manajemen RSUD Kolonodale, perwakilan dari BPJS Kesehatan Cabang setempat, serta beberapa perwakilan masyarakat yang menjadi pengadu. Sesi RDP berjalan dengan suasana yang konstruktif namun kritis, di mana setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan argumentasinya. Para legislator secara tegas menuntut penjelasan dan langkah-langkah konkret dari pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Ketua Komisi III DPRD Morowali Utara, Ince Mochamad Arief Ibrahim, menekankan pentingnya respons cepat dan terukur dari semua pihak untuk mengatasi permasalahan pelayanan. Pertemuan ini menjadi forum vital untuk dialog terbuka antara pemangku kepentingan.

Salah satu fokus utama pembahasan adalah evaluasi mendalam terhadap kebijakan BPJS Kesehatan yang diterapkan di RSUD Kolonodale. Banyak aduan warga terkait perbedaan persepsi atau pemahaman dalam klaim layanan, rujukan, dan hak-hak pasien yang ditanggung BPJS. Diskusi menyoroti perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan jelas kepada masyarakat mengenai prosedur dan cakupan BPJS agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Diharapkan ada sinkronisasi kebijakan antara BPJS pusat dan penerapannya di daerah. Transparansi dalam alur klaim dan pembayaran juga menjadi sorotan penting. Hal ini untuk memastikan bahwa pasien BPJS mendapatkan hak pelayanan yang semestinya tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu.

Di sisi lain, sistem pelayanan kesehatan di RSUD Kolonodale juga tak luput dari evaluasi. Pertanyaan-pertanyaan diajukan mengenai efisiensi alur pasien, ketersediaan fasilitas medis, manajemen obat-obatan, hingga kualitas komunikasi antara petugas medis dan pasien. Pihak manajemen RSUD diharapkan dapat mengidentifikasi bottleneck dalam sistem pelayanan mereka dan mengajukan rencana perbaikan yang komprehensif. Perlu adanya peningkatan mutu layanan yang meliputi aspek kecepatan, ketepatan, dan keramahan. Kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur juga perlu menjadi perhatian serius untuk menopang pelayanan yang lebih optimal.

Ince Mochamad Arief Ibrahim, selaku perwakilan DPRD, menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal setiap aduan masyarakat dan memastikan adanya tindak lanjut yang serius dari pihak terkait. Ia menekankan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi dan dengan kualitas yang setara. DPRD mendesak agar RSUD Kolonodale dan BPJS Kesehatan dapat segera merumuskan langkah-langkah perbaikan yang terukur dan memiliki target waktu yang jelas. Transparansi dalam setiap perbaikan yang dilakukan sangat dibutuhkan. Komitmen bersama untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan adalah kunci utama agar masyarakat Morowali Utara merasa tenang dan terlayani dengan baik.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan RSUD Kolonodale menyampaikan komitmen mereka untuk melakukan perbaikan internal, termasuk peninjauan ulang standar operasional, peningkatan pelatihan staf, dan evaluasi kebutuhan sarana prasarana. Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan berjanji untuk meningkatkan koordinasi dengan rumah sakit dan melakukan sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Mereka juga akan menelaah kembali aduan-aduan terkait kebijakan untuk mencari solusi terbaik. Kedua belah pihak mengakui adanya tantangan dan berjanji akan bekerja sama untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Ada harapan besar bahwa janji-janji ini akan terealisasi dalam waktu dekat.

RDP ini bukan hanya sekadar forum penyampaian keluhan, melainkan sebuah titik awal bagi perubahan positif dalam ekosistem pelayanan kesehatan di Morowali Utara. DPRD akan terus memantau implementasi dari setiap komitmen yang telah disepakati dan siap mengadakan RDP lanjutan jika diperlukan. Partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aduan juga menjadi pendorong penting bagi DPRD untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan fasilitas kesehatan sangat krusial dalam menciptakan sistem kesehatan yang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap warga Morowali Utara mendapatkan akses kesehatan yang layak dan berkualitas.

Pada akhirnya, peningkatan kualitas pelayanan RSUD Kolonodale dan efektivitas kebijakan BPJS Kesehatan adalah cerminan dari komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan warganya. Diharapkan, hasil RDP ini dapat menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi lebih erat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas tinggi di Kabupaten Morowali Utara. Masyarakat menantikan implementasi konkret dari setiap janji dan rencana perbaikan yang telah disepakati. Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam upaya membangun sistem kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Semua pihak perlu terus berinovasi demi layanan kesehatan yang adaptif dan solutif.