Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, secara tegas menolak rencana ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit di tanah Papua.
Pernyataan keras ini muncul sebagai respons terhadap gagasan yang sempat dilontarkan oleh sejumlah pihak, termasuk Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang melihat potensi ekonomi besar dari sektor perkebunan di wilayah timur Indonesia tersebut.
Penolakan Ahok menyoroti berbagai aspek krusial yang harus dipertimbangkan matang sebelum kebijakan ambisius semacam itu diterapkan.
Sikap Ahok menambah daftar panjang suara-suara yang mengingatkan akan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan serta hak-hak masyarakat adat di Papua.
Polemik mengenai pengembangan sawit di Papua memang telah lama menjadi sorotan publik dan pemerhati lingkungan, mengingat keunikan ekosistem dan budaya di sana.

Rencana pengembangan sawit di Papua kerap dikaitkan dengan potensi peningkatan pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja, serta upaya mendukung ketahanan pangan nasional.
Namun, Ahok menekankan bahwa Papua memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat istimewa, yang tidak bisa dikorbankan demi keuntungan jangka pendek.
Menurutnya, pembangunan di Papua harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dan menghormati hak ulayat masyarakat adat yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun.
Ekspansi perkebunan sawit secara masif berpotensi merusak hutan hujan tropis yang menjadi paru-paru dunia, habitat bagi flora dan fauna endemik, serta sumber kehidupan bagi masyarakat lokal.
Oleh karena itu, Ahok mendesak agar pemerintah lebih bijak dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik geografis dan sosiokultural Papua.

Dalam pandangan Ahok, pendekatan pembangunan yang tidak terencana dengan baik justru dapat memicu konflik sosial dan degradasi lingkungan yang sulit diperbaiki.
Pemerintah seharusnya memprioritaskan bentuk-bentuk investasi yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal tanpa mengikis identitas dan keberadaan mereka.
Dia mengingatkan bahwa pengalaman di wilayah lain menunjukkan bahwa ekspansi sawit seringkali berujung pada deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan sengketa lahan yang berkepanjangan.
Papua, dengan hutan yang masih relatif utuh, memerlukan perlindungan ekstra dari ancaman eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.
Ahok percaya bahwa masih banyak sektor lain yang dapat dikembangkan di Papua, seperti ekowisata, pertanian berkelanjutan berbasis komoditas lokal, atau pengolahan hasil hutan non-kayu, yang lebih sesuai dengan prinsip konservasi.

Sikap keras Basuki Tjahaja Purnama ini juga menyiratkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan di antara tokoh-tokoh nasional mengenai arah pembangunan Papua ke depan.
Sebagai seorang figur publik yang berpengalaman di pemerintahan, suara Ahok tentu memiliki bobot tersendiri dan dapat memengaruhi opini publik serta arah kebijakan.
Pemerintah pusat kini dihadapkan pada tantangan untuk menyelaraskan berbagai visi pembangunan di Papua, sembari memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Konsultasi mendalam dengan masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan pakar pembangunan menjadi sangat penting untuk mencapai solusi yang holistik dan diterima semua pihak.
Debat mengenai masa depan Papua ini merupakan cerminan dari diskusi nasional yang lebih luas tentang bagaimana Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan aset lingkungan dan sosialnya yang berharga.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menerapkan moratorium izin baru perkebunan kelapa sawit, sebagai upaya untuk mengendalikan deforestasi dan mendorong praktik pertanian berkelanjutan.
Namun, gagasan untuk kembali membuka lahan bagi sawit di Papua memunculkan pertanyaan tentang komitmen terhadap moratorium tersebut dan visi jangka panjang pembangunan hijau.
Ahok menegaskan bahwa kekayaan Papua tidak hanya terletak pada potensi ekonominya, tetapi juga pada nilai ekologis dan budaya yang tak ternilai harganya.
Memperhatikan aspirasi dan kearifan lokal adalah kunci untuk menghindari kesalahan masa lalu dan membangun Papua yang lebih maju, sejahtera, dan lestari.
Penolakan Ahok ini diharapkan dapat memicu diskusi publik yang lebih luas dan konstruktif mengenai model pembangunan terbaik untuk tanah Papua yang kaya raya, menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Dengan demikian, penolakan keras Basuki Tjahaja Purnama terhadap rencana ekstensifikasi sawit di Papua bukan sekadar komentar politis, melainkan sebuah seruan untuk mempertimbangkan kembali prioritas pembangunan.
Ini adalah pengingat bahwa pembangunan harus sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan, khususnya di wilayah yang sangat rentan seperti Papua.
Keputusan mengenai masa depan Papua akan berdampak besar tidak hanya bagi masyarakat di sana, tetapi juga bagi komitmen Indonesia terhadap isu-isu lingkungan global dan hak asasi manusia.
Pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, yang benar-benar memihak kepada kelestarian alam Papua dan kesejahteraan penduduk aslinya.
Suara Ahok ini menjadi bagian penting dari narasi besar perjuangan menjaga Papua dari ancaman eksploitasi yang tidak bertanggung jawab, demi masa depan yang lebih baik dan seimbang.