Pada tanggal 12 Januari 2026, ribuan warga dari berbagai desa di Kecamatan Cigudeg, Bogor, tumpah ruah memadati kantor kecamatan dalam sebuah aksi unjuk rasa besar-besaran. Mereka menuntut agar operasional pertambangan, yang menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar masyarakat setempat, dapat segera dibuka kembali. Demonstrasi yang berlangsung sejak pagi hari itu tidak hanya memenuhi halaman kantor kecamatan, tetapi juga meluber hingga ke ruas Jalan Raya Cigudeg, menyebabkan kemacetan parah dan mengganggu aktivitas lalu lintas yang vital. Aksi ini merupakan puncak kekecewaan warga terhadap kebijakan penutupan tambang yang telah berdampak serius pada mata pencarian mereka selama berbulan-bulan. Tuntutan ini merefleksikan keputusasaan mereka akan kondisi ekonomi yang kian terpuruk.

Penutupan aktivitas pertambangan, baik yang berskala besar maupun rakyat, telah memukul telak perekonomian ribuan keluarga di wilayah tersebut. Banyak kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan utama mereka, mulai dari penambang langsung, pekerja angkut, hingga pedagang dan penyedia jasa yang bergantung pada sirkulasi ekonomi tambang. Kondisi ini telah berlangsung cukup lama, memicu krisis ekonomi rumah tangga dan meningkatkan angka pengangguran di Cigudeg secara signifikan. Para demonstran menyatakan bahwa kelangsungan hidup mereka, termasuk pendidikan anak-anak dan kebutuhan dasar, sangat bergantung pada sektor pertambangan yang kini terhenti tanpa kejelasan. Dampak domino dari penutupan ini terasa hingga ke pelosok desa yang jauh dari lokasi tambang.

Dengan membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan, massa aksi menyuarakan aspirasi mereka dengan tertib namun penuh semangat. Koordinator aksi, Asep Fadlan, menegaskan bahwa warga hanya ingin pemerintah mendengarkan keluhan mereka dan mencari solusi konkret untuk mengembalikan stabilitas ekonomi masyarakat. Terlihat pula sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan organisasi yang turut mendampingi warga dalam menyampaikan tuntutannya secara langsung. Kehadiran ribuan massa ini menjadi bukti betapa krusialnya sektor tambang bagi kehidupan dan kesejahteraan mereka sehari-hari di Cigudeg. Petugas keamanan setempat bersiaga untuk memastikan jalannya aksi berlangsung damai dan terkendali.

Dalam orasinya, Asep Fadlan menjelaskan bahwa tuntutan utama adalah legalisasi dan pembukaan kembali operasi tambang yang ramah lingkungan serta berkelanjutan, bukan sekadar penutupan total. Ia juga menyoroti pentingnya dialog transparan antara pemerintah daerah, pengusaha pertambangan, dan masyarakat untuk menemukan titik temu yang adil dan dapat diterima semua pihak. Nama Dedi Mulyadi, seorang tokoh publik yang dikenal vokal terhadap isu-isu kerakyatan dan pembangunan daerah, juga disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks ini. Warga berharap campur tangan berbagai pihak dapat mempercepat proses pembukaan kembali tambang yang legal dan teratur.

Menanggapi aksi massa ini, perwakilan dari pihak Kecamatan Cigudeg, yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan, menerima delegasi pengunjuk rasa untuk berdialog secara langsung di ruang rapat. Pihak kecamatan menyampaikan bahwa aspirasi warga akan segera diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan instansi terkait di tingkat provinsi maupun pusat untuk ditindaklanjuti. Mereka mengakui bahwa permasalahan ini sangat kompleks, melibatkan berbagai aspek hukum, regulasi lingkungan, dan kepentingan ekonomi masyarakat, namun berjanji akan mencari jalan terbaik demi kesejahteraan masyarakat luas. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi awal dari solusi komprehensif bagi warga terdampak yang telah lama menunggu kepastian.

Sektor pertambangan di Cigudeg, meskipun kerap diwarnai kontroversi dan tantangan lingkungan, secara historis telah menjadi urat nadi ekonomi lokal selama puluhan tahun. Penutupannya tidak hanya berdampak pada individu yang bekerja langsung, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha kecil dan menengah serta stabilitas sosial di desa-desa sekitar lokasi pertambangan. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan harus bersifat holistik, mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang dan berkelanjutan. Masyarakat berharap agar ada program mitigasi dan pemberdayaan ekonomi yang jelas sembari menunggu keputusan final terkait pembukaan tambang yang sesuai aturan.

Aksi unjuk rasa ribuan warga Cigudeg ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan terkait pertambangan di wilayah tersebut dengan mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. Tanpa adanya solusi yang memuaskan dan konkret dalam waktu dekat, potensi gejolak sosial dan ekonomi diperkirakan akan terus meningkat di kalangan masyarakat. Warga menegaskan akan terus mengawal janji-janji pemerintah dan siap untuk melakukan aksi lanjutan yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi secara serius dan menghasilkan keputusan yang berpihak pada rakyat. Masa depan perekonomian dan stabilitas sosial Cigudeg kini sangat bergantung pada kebijakan bijak yang akan diambil oleh para pemangku kepentingan.