Majlis Ekonomi Gig Malaysia (MyGiG) telah mengemukakan tiga pelan tindakan strategis yang sedang dan akan dilaksanakan untuk mengatasi pelbagai isu mendesak yang dihadapi oleh pekerja gig di seluruh negara. Pengumuman ini menyusul sesi libat urus yang intensif bersama akar umbi di Sabah pada Ahad, di mana keluhan utama terkait subsidi bahan bakar, persaingan harga, serta keselamatan kerja menjadi sorotan. Sekitar 200 penggiat ekonomi gig dari sektor e-hailing, p-hailing, hingga terapi tradisional turut serta dalam peresmian MyGiG Chapter Sabah tersebut. Inisiatif ini menegaskan komitmen MyGiG untuk membela hak dan kesejahteraan para pekerja yang mengandalkan ekonomi gig sebagai sumber penghidupan utama mereka. Isu-isu ini dianggap krusial bagi keberlangsungan operasional dan pendapatan mereka.

Salah satu keluhan utama yang mencuat adalah kuota Subsidi Budi Madani RON95 (BUDI95) sebanyak 300 liter yang dianggap tidak mencukupi bagi pekerja gig purnawaktu. Menurut Setiausaha Agung MyGiG, Fairuz Jamaludin, batasan kuota tersebut tidak selaras dengan jarak perjalanan harian yang harus ditempuh para pengemudi untuk memenuhi target pendapatan. "Mereka bergantung sepenuhnya pada pendapatan di jalanan, dan kuota 300 liter itu memang tidak cukup untuk operasi harian mereka," tegas Fairuz dalam pernyataannya. Selain itu, pekerja gig juga mengeluhkan isu perang harga yang menekan margin keuntungan mereka, serta beban biaya operasional yang terus meningkat tanpa diimbangi tarif yang adil. Kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan dan meningkatnya kekhawatiran terhadap keselamatan kerja turut memperparah tantangan yang mereka hadapi setiap hari. Keluhan ini menggambarkan realitas pahit yang dihadapi ribuan pekerja gig yang mencari nafkah di jalanan.

Menanggapi isu tarif dan biaya operasional, MyGiG mengumumkan bahwa Kementerian Pengangkutan (MOT) saat ini sedang giat melaksanakan Kajian Kadar Lantai (Floor Price). Kajian komprehensif ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menetapkan standar tarif yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pekerja gig, mencegah praktik perang harga yang merugikan. MyGiG akan memantau secara ketat seluruh proses dan hasil kajian tersebut, yang diperkirakan akan rampung pada Desember 2025. "Kami menginginkan kadar tambang yang adil, bukan yang menindas," kata Fairuz, menekankan pentingnya penetapan harga yang mencerminkan upaya dan biaya yang dikeluarkan oleh pekerja gig. Diharapkan, keputusan dari kajian ini dapat membawa perubahan signifikan dalam struktur pendapatan mereka.

Langkah strategis kedua yang didesak oleh MyGiG adalah percepatan pembentukan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia (SEGIM). Pembentukan suruhanjaya ini dipandang krusial sebagai sebuah badan independen yang memiliki kekuatan hukum untuk mengatur dan mengawasi platform-platform gig, serta melindungi hak-hak pekerja. Fairuz Jamaludin menegaskan bahwa ketergantungan pada sekadar garis panduan tidak lagi memadai untuk menangani kompleksitas masalah di sektor ini. "Pekerja gig memerlukan sebuah suruhanjaya yang benar-benar memiliki kuasa dan dapat bertindak," ujarnya, menyoroti urgensi adanya kerangka regulasi yang kuat. SEGIM diharapkan dapat menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan perselisihan dan memastikan kepatuhan platform terhadap standar kerja yang adil.

Selain itu, MyGiG juga menggarisbawahi pentingnya mewujudkan Pusat Data Nasional yang terintegrasi untuk mengumpulkan informasi pekerja gig secara komprehensif. Inisiatif ini tidak hanya mencakup pekerja gig daring seperti pengemudi e-hailing dan penghantar p-hailing, tetapi juga penggiat terapi tradisional dan pekerja sektor luar talian lainnya. Dengan adanya pusat data ini, pemerintah dapat memastikan bahwa program bantuan dan inisiatif kesejahteraan disalurkan secara tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Pendaftaran anggota yang dilakukan di Sabah menjadi contoh awal bagaimana data yang akurat dapat mendukung distribusi bantuan yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang. Pengumpulan data yang akurat akan menjadi fondasi penting untuk perumusan kebijakan yang lebih baik.

Sesi libat urus dan peresmian MyGiG Chapter Sabah tersebut disempurnakan oleh Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdy Wan Ismail, dan Pengerusi MyGiG, Datuk Seri Mohd Sharkar Shamsudin. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan tingkat tinggi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan pekerja gig. Acara ini dihadiri oleh beragam perwakilan pekerja gig, yang menggambarkan heterogenitas sektor ini dan kebutuhan akan solusi yang menyeluruh. Diskusi yang berlangsung secara terbuka memungkinkan MyGiG untuk mendengarkan langsung aspirasi dan permasalahan dari akar rumput. Ini adalah langkah maju dalam membangun dialog konstruktif antara pekerja gig, platform, dan pembuat kebijakan untuk masa depan yang lebih baik.

Ketiga pelan tindakan ini akan terus didorong oleh MyGiG dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan riil pekerja gig di lapangan. Fairuz menegaskan kembali komitmen MyGiG untuk memastikan bahwa suara akar umbi, yang menjadi tulang punggung ekonomi digital, dapat tersampaikan ke peringkat tertinggi pemerintahan. Harapannya, solusi jangka panjang yang komprehensif dapat segera terwujud untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan bagi semua pekerja gig di Malaysia. Inisiatif ini menandai babak baru dalam perjuangan untuk hak-hak pekerja gig, memastikan mereka mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak.