Di tengah sorotan publik, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan kritik tajam terhadap model pembangunan yang selama ini berlangsung di Indonesia. Pernyataan tersebut dilontarkan pada momen krusial peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDIP sekaligus pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I partai di Ancol pada 10 Januari 2026. Kritik Megawati, yang merupakan mantan Presiden Republik Indonesia, bukan sekadar retorika politik biasa, melainkan sebuah refleksi mendalam mengenai arah pembangunan nasional. Ia secara eksplisit menyoroti dampak negatif pembangunan yang dianggap telah mengesampingkan rakyat dan mengorbankan kelestarian alam demi ambisi pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini membuka ruang diskusi penting tentang keseimbangan antara kemajuan dan keberlanjutan, serta implikasinya terhadap masa depan bangsa.

Dalam pidatonya, Megawati mengungkapkan keprihatinan serius bahwa rakyat kerap "disingkirkan" dari narasi dan praktik pembangunan. Ungkapan ini mengisyaratkan adanya marginalisasi komunitas lokal, perampasan hak-hak atas tanah, serta ketidakadilan dalam distribusi manfaat pembangunan. Pembangunan yang seharusnya menyejahterakan seluruh elemen masyarakat, menurutnya, justru menciptakan jurang pemisah dan meminggirkan kelompok rentan. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana pembangunan di Indonesia benar-benar berpihak pada kepentingan publik dan keadilan sosial. Isu-isu seperti penggusuran, hilangnya mata pencarian tradisional, dan akses terbatas terhadap sumber daya menjadi poin penting dalam kritik tersebut.

Selain nasib rakyat, mantan presiden perempuan pertama Indonesia ini juga menyoroti pengorbanan alam sebagai konsekuensi dari pembangunan yang serampangan. Alam, dengan segala kekayaan ekosistemnya, disebut telah "dikorbankan" demi proyek-proyek skala besar yang ambisius namun minim pertimbangan lingkungan. Ia secara tegas menuding adanya deforestasi masif, kerusakan lingkungan yang parah, dan hilangnya keanekaragaman hayati sebagai dampak langsung dari kebijakan pembangunan yang eksploitatif. Kritik ini menggarisbawahi urgensi mitigasi krisis iklim dan pelestarian lingkungan yang kian terancam parah. Megawati menekankan bahwa keberlanjutan lingkungan adalah pilar fundamental bagi keberlangsungan hidup bangsa di masa depan.

Megawati tidak hanya berhenti pada kritik dampak, melainkan juga menunjuk akar masalah struktural yang memfasilitasi kerusakan tersebut. Ia secara spesifik menuding keberadaan undang-undang yang memberikan "karpet merah" bagi konsesi-konsesi besar sebagai biang keladi di balik permasalahan ini. Regulasi yang permisif ini, menurutnya, telah membuka jalan lebar bagi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, praktik perampasan tanah yang merugikan masyarakat adat, dan kehancuran ekosistem yang tak terhindarkan. Kritik ini menyerukan peninjauan kembali terhadap kerangka hukum dan kebijakan yang berpotensi mencederai prinsip-prinsip keadilan lingkungan dan sosial. Implikasinya adalah bahwa kepentingan korporasi besar sering kali diprioritaskan di atas kepentingan publik dan kelestarian alam.

Pernyataan Megawati menggarisbawahi bahwa persoalan ini bukanlah kasus insidentil yang terpisah-pisah, melainkan sebuah problem struktural yang melekat dalam sistem pembangunan itu sendiri. Ia mengindikasikan adanya ketimpangan kekuatan yang signifikan antara negara, korporasi, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek-proyek pembangunan berskala besar. Oleh karena itu, dialog yang sehat dan konstruktif menjadi sangat esensial untuk mencari jalan keluar dari dilema pembangunan yang dihadapi Indonesia. Mencari keseimbangan yang tepat antara ambisi ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial adalah tantangan kompleks yang memerlukan komitmen kolektif dari semua pihak terkait. Kritik ini diharapkan dapat memicu perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan nasional yang lebih berkelanjutan.

Kritik tajam dari figur sekaliber Megawati ini berpotensi memicu gelombang diskusi publik yang lebih luas dan mendalam di berbagai kalangan. Sebagai Ketua Umum partai pemenang pemilu, suaranya memiliki bobot politik signifikan yang tidak bisa diabaikan dalam peta politik nasional. Pernyataan tersebut dapat mendorong pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi kembali strategi pembangunan yang sedang berjalan, terutama yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur dan industri ekstraktif. Diskusi tentang keberlanjutan, keadilan, dan inklusivitas harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap formulasi kebijakan baru. Harapannya, kritik ini akan menjadi katalisator bagi perumusan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat dan lingkungan, bukan sekadar respons reaktif tanpa makna.

Pada akhirnya, seruan Megawati bukan hanya sekadar kecaman yang dilontarkan tanpa dasar, tetapi juga ajakan untuk meninjau ulang fondasi pembangunan Indonesia secara komprehensif. Penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan dimensi sosial dan ekologi tidak akan berkelanjutan dalam jangka panjang, dan justru akan menciptakan masalah baru di masa depan. Mewujudkan pembangunan yang holistik, di mana rakyat menjadi subjek aktif dan alam sebagai penopang utama kehidupan, adalah keniscayaan mutlak bagi kelangsungan bangsa. Dialog yang sehat dan partisipatif dari berbagai elemen masyarakat adalah kunci untuk merumuskan masa depan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan lestari. Kritik ini menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa sangat bergantung pada bagaimana kita memperlakukan rakyat dan menjaga alamnya dengan bijaksana.