Majelis Adat Indonesia (MAI) secara tegas menyatakan dukungan penuhnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam upaya memberantas praktik tambang ilegal di seluruh wilayah Indonesia. Dukungan ini disertai dengan harapan besar agar pemerintah juga serius mendorong pemberdayaan koperasi tambang rakyat sebagai solusi ekonomi berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan MAI, Datuk Rajo Kuaso, di Jakarta, menyoroti urgensi penanganan masalah pertambangan yang kerap merugikan masyarakat dan lingkungan. MAI melihat Prabowo sebagai sosok yang memiliki ketegasan untuk menghadapi tantangan besar ini. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keadilan ekonomi dan pelestarian lingkungan di sektor pertambangan.

Dukungan dari Majelis Adat Indonesia memiliki bobot signifikan, mengingat peran adat sebagai penjaga nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang melekat di tengah masyarakat. Pernyataan ini bukan sekadar bentuk dukungan politik semata, melainkan sebuah seruan moral dan komitmen untuk mengatasi persoalan krusial yang berdampak langsung di akar rumput. MAI berharap kepemimpinan Prabowo akan mampu mewujudkan visi keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka percaya bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap tambang ilegal adalah fondasi penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adat dan lokal. Keterlibatan komunitas adat dalam mengawasi dan mengelola sumber daya alam juga menjadi perhatian utama MAI.

Praktik tambang ilegal telah lama menjadi duri dalam daging bagi bangsa ini, menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah dan kerugian negara yang tak terhitung jumlahnya. Aktivitas ilegal ini seringkali tidak hanya merusak ekosistem hutan dan sungai, tetapi juga memicu konflik sosial di antara masyarakat. Penambangan tanpa izin juga menciptakan persaingan tidak sehat dan mengikis potensi pendapatan asli daerah serta penerimaan negara. Oleh karena itu, MAI mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil tindakan konkret dan tanpa kompromi dalam menumpas jaringan tambang ilegal. MAI meyakini bahwa penegakan hukum yang kuat akan mengembalikan kedaulatan negara atas sumber daya alamnya.

Di sisi lain, MAI juga menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan koperasi tambang rakyat sebagai alternatif yang legal dan berkelanjutan. Model koperasi ini diharapkan mampu memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertambangan secara terorganisir dan sesuai aturan. Melalui koperasi, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap teknologi yang lebih aman, modal usaha, dan pasar yang adil, sehingga tidak lagi terjerumus pada praktik ilegal. Pemberdayaan ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendorong praktik pertambangan yang bertanggung jawab secara lingkungan. Inisiatif ini juga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di daerah.

Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang holistik dan komprehensif untuk mengatasi kedua isu krusial ini. Ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggar tambang ilegal. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan penuh bagi pengembangan koperasi tambang rakyat, mulai dari pelatihan, permodalan, hingga akses pasar. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga adat menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi program ini. Ketegasan seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk menjalankan agenda strategis nasional ini tanpa pandang bulu.

Datuk Rajo Kuaso, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa MAI siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Beliau menekankan bahwa kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat dapat menjadi aset berharga dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengawasan dan perencanaan diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan keadilan. MAI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam setiap langkah kebijakan yang diambil. Dukungan ini menunjukkan komitmen adat terhadap pembangunan nasional yang berkeadilan.

Inisiatif ini tidak hanya berkaitan dengan sektor pertambangan semata, melainkan memiliki implikasi luas terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Keberhasilan dalam memberantas tambang ilegal dan memberdayakan koperasi rakyat akan menjadi cerminan komitmen negara terhadap kedaulatan sumber daya alam. Hal ini juga akan memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan dan memastikan bahwa manfaat dari kekayaan alam dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Langkah-langkah ini akan menjadi landasan penting bagi stabilitas sosial dan kemajuan bangsa ke depan. Ini adalah janji untuk menjaga bumi dan memberikan kemakmuran bagi generasi mendatang.

Tentu saja, jalan untuk mewujudkan cita-cita ini tidak akan mulus tanpa tantangan yang berarti. Penegakan hukum terhadap tambang ilegal seringkali berhadapan dengan jaringan mafia yang kuat dan memiliki pengaruh luas. Di sisi lain, pembentukan dan pemberdayaan koperasi tambang rakyat juga memerlukan edukasi, pendampingan, serta aksesibilitas yang memadai agar dapat beroperasi secara profesional. Namun, dengan kepemimpinan yang tegas dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Majelis Adat, tantangan ini dapat diubah menjadi peluang. Ini adalah kesempatan emas untuk menata ulang sektor pertambangan demi kepentingan rakyat banyak.

Secara keseluruhan, dukungan Majelis Adat Indonesia terhadap Presiden Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam menghadapi isu-isu strategis. Harapan besar tertumpu pada kepemimpinan Prabowo untuk menunjukkan ketegasannya dalam memberantas tambang ilegal serta keberpihakannya pada ekonomi rakyat melalui koperasi. Kebijakan yang adil dan berkelanjutan di sektor pertambangan akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan baru. Ini adalah momentum krusial bagi Indonesia untuk mengelola kekayaan alamnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan keberlangsungan lingkungan.