Kelompok mahasiswa Islam dari Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) secara tegas mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menarik diri dari keanggotaan Board of Peace (BoP). Desakan ini muncul berdasarkan kekhawatiran serius bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP, yang disebut-sebut sebagai inisiatif bentukan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dapat merugikan kedaulatan bangsa. Mereka menilai partisipasi dalam forum tersebut berpotensi mengikis kemandirian politik luar negeri Indonesia. Pernyataan sikap ini disampaikan di Makassar, menyoroti urgensi peninjauan ulang kebijakan pemerintah terkait BoP. Seruan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga prinsip bebas aktif dalam diplomasi internasional.

Para mahasiswa berargumen bahwa BoP, dengan dugaan latar belakang pembentukannya oleh kekuatan asing, memiliki potensi untuk memengaruhi arah kebijakan nasional Indonesia. Mereka khawatir keputusan yang diambil dalam forum BoP tidak selalu selaras dengan kepentingan strategis dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Keikutsertaan dalam sebuah inisiatif yang didorong oleh kepentingan geopolitik tertentu dianggap dapat menjebak Indonesia dalam agenda yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Oleh karena itu, penarikan diri dipandang sebagai langkah preventif untuk melindungi integritas politik dan ekonomi bangsa. Peninjauan ulang ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap keterlibatan internasional memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

Board of Peace sendiri merupakan sebuah inisiatif internasional yang, menurut keterangan mahasiswa, diduga kuat dibentuk pada masa pemerintahan Donald Trump dengan tujuan yang belum sepenuhnya transparan bagi publik. Meskipun secara umum BoP mungkin mengklaim bertujuan untuk mempromosikan perdamaian atau stabilitas global, kerahasiaan seputar proses pembentukannya memunculkan kecurigaan. Keterlibatan beberapa negara, termasuk Indonesia, dalam forum ini belum banyak diekspos kepada masyarakat luas. Hal ini menambah daftar pertanyaan mengenai substansi dan implikasi jangka panjang dari keberadaan BoP. Latar belakang yang tidak jelas inilah yang memicu kekhawatiran akan adanya agenda tersembunyi.

Desakan ini disuarakan oleh perwakilan dari Pemuda Islam Sulselbar, sebuah entitas yang merepresentasikan suara mahasiswa dan pemuda Islam di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Mereka berkumpul di pusat kota Makassar, yang dikenal sebagai pusat intelektual dan gerakan mahasiswa di Indonesia bagian timur, untuk menyampaikan pernyataan sikap mereka. Aksi ini bertujuan untuk menarik perhatian pemerintah pusat agar serius mempertimbangkan keberatan yang mereka sampaikan. Pilihan Makassar sebagai lokasi juga menunjukkan bahwa isu kedaulatan bangsa menjadi perhatian serius tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah. Gerakan ini menunjukkan vitalitas mahasiswa dalam menyikapi isu-isu strategis negara.

Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dapat memiliki implikasi signifikan terhadap doktrin politik luar negeri "bebas aktif" yang selama ini dianut. Prinsip bebas aktif menekankan kemandirian Indonesia dalam menentukan sikap dan kebijakan internasional tanpa terikat pada blok kekuatan manapun. Jika BoP dianggap sebagai alat dominasi atau pengaruh asing, maka keanggotaan Indonesia di dalamnya akan bertentangan dengan prinsip dasar tersebut. Pemerintah perlu melakukan evaluasi komprehensif untuk memastikan bahwa setiap perjanjian atau keterlibatan internasional benar-benar mencerminkan kepentingan nasional. Desakan mahasiswa ini menjadi pengingat penting akan prinsip-prinsip dasar diplomasi Indonesia.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi atau pernyataan publik dari pihak pemerintah Indonesia terkait desakan penarikan diri dari Board of Peace yang disampaikan oleh mahasiswa Islam Sulselbar. Ketiadaan respons ini memicu pertanyaan lebih lanjut mengenai posisi pemerintah terhadap inisiatif tersebut dan apakah ada evaluasi internal yang sedang berjalan. Masyarakat dan kelompok mahasiswa menantikan penjelasan resmi dari Kementerian Luar Negeri atau lembaga terkait. Transparansi pemerintah dalam isu-isu kebijakan luar negeri yang menyangkut kedaulatan sangatlah krusial. Desakan ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi pemerintah untuk segera memberikan klarifikasi yang memadai kepada publik.

Desakan dari Mahasiswa Islam Sulselbar ini berpotensi memicu diskusi yang lebih luas di kalangan akademisi, pakar hubungan internasional, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Isu kedaulatan dan independensi kebijakan luar negeri selalu menjadi topik sensitif dan penting bagi bangsa Indonesia. Kemungkinan besar, seruan ini akan mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepedulian serupa terhadap integritas nasional. Perkembangan ini menegaskan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya menjadi domain pemerintah, tetapi juga merupakan perhatian kolektif seluruh warga negara. Dialog terbuka mengenai manfaat dan risiko BoP sangat diperlukan untuk mencapai konsensus nasional.

Para mahasiswa berharap desakan mereka akan menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah untuk meninjau kembali keputusan bergabung dengan Board of Peace. Mereka menyerukan agar pemerintah melakukan kajian mendalam terhadap relevansi dan potensi ancaman BoP terhadap kedaulatan negara. Lebih jauh, mereka menuntut transparansi penuh mengenai tujuan, anggota, dan agenda BoP kepada publik. Langkah konkret dari pemerintah diharapkan dapat segera terwujud demi menjaga muruah bangsa di kancah internasional. Ke depan, mereka berjanji akan terus mengawal isu ini hingga ada respons dan tindakan nyata dari pihak berwenang.

Secara keseluruhan, desakan penarikan diri dari Board of Peace oleh Mahasiswa Islam Sulselbar ini bukan hanya sekadar protes, melainkan sebuah refleksi dari kepedulian mendalam terhadap kedaulatan dan arah politik luar negeri Indonesia. Mereka menyuarakan kekhawatiran yang sah terkait potensi pengaruh asing yang dapat menggerus independensi bangsa. Bola kini berada di tangan pemerintah untuk menanggapi seruan ini dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Penanganan isu ini akan menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam mempertahankan prinsip bebas aktif serta melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika global.