PETALING JAYA – Delapan organisasi non-pemerintah (NGO) yang bergerak di industri gig, termasuk Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia (Penghantar), secara tegas menyuarakan dukungan penuh terhadap penghapusan sistem tambang e-hailing berbasis tawar-menawar.

Mereka juga mendesak penetapan kadar tambang lantai atau tarif minimum yang bertujuan untuk melindungi mata pencarian para pengemudi. Dalam sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan baru-baru ini, koalisi NGO ini menyoroti dampak negatif yang serius dari praktik tawar-menawar tambang yang diterapkan oleh beberapa penyedia layanan e-hailing (EHO).

Sistem tawar-menawar ini secara signifikan mengikis pendapatan pengemudi, membuat penghasilan mereka tidak stabil dan jauh dari kata layak. Pengemudi sering kali terpaksa menerima tawaran tambang yang sangat rendah, bahkan di bawah biaya operasional, hanya untuk mendapatkan penumpang. Hal ini menciptakan persaingan harga yang tidak sehat di antara pengemudi sendiri dan merusak standar kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Kondisi ini tidak hanya menekan secara finansial, tetapi juga memicu demoralisasi di kalangan pengemudi e-hailing yang merasa dieksploitasi oleh sistem. Oleh karena itu, penetapan kadar tambang lantai menjadi solusi krusial yang dapat memastikan bahwa setiap perjalanan dihargai secara adil. Tarif minimum ini akan berfungsi sebagai jaring pengaman, mencegah pengemudi menerima tawaran yang tidak proporsional dengan usaha dan biaya yang dikeluarkan.

Penetapan tarif dasar ini diharapkan dapat membawa stabilitas finansial bagi pengemudi dan memungkinkan mereka untuk memiliki perencanaan keuangan yang lebih baik. Persatuan Penghantar P-Hailing Malaysia, sebagai salah satu suara terdepan dalam koalisi ini, secara konsisten mengadvokasi hak-hak pekerja gig di berbagai platform.

Bersama tujuh NGO lainnya, mereka membentuk front persatuan yang kuat untuk menekan regulator dan EHO agar lebih bertanggung jawab terhadap kesejahteraan para pekerjanya. Kekuatan kolektif ini diharapkan mampu membawa perubahan kebijakan yang substansial, bukan hanya di sektor e-hailing, tetapi juga di seluruh ekosistem ekonomi gig.

Isu ini menyoroti perlunya kerangka regulasi yang lebih komprehensif untuk industri gig, yang terus berkembang pesat di Malaysia. Pemerintah dan pihak berwenang diharapkan untuk segera turun tangan meninjau ulang kebijakan yang ada dan memastikan bahwa keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Dialog konstruktif antara semua pemangku kepentingan, termasuk pengemudi, NGO, EHO, dan regulator, adalah kunci untuk mencapai solusi berkelanjutan.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan bagi para pengemudi e-hailing. Penegakan kadar tambang lantai akan menjadi langkah maju yang signifikan dalam melindungi hak-hak pekerja gig dan memastikan bahwa mereka dapat menjalani kehidupan yang layak dari pekerjaan mereka.

Koalisi NGO menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan keadilan bagi para pengemudi hingga tujuan ini tercapai. Mereka berharap agar pemerintah segera merespons seruan ini dengan tindakan nyata, demi masa depan industri e-hailing yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial bagi semua pihak yang terlibat.