Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang membentang luas, menghadapi desakan strategis untuk mengadopsi identitas maritim secara penuh. Paradigma ini, yang disebut "maritimisasi," dianggap bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan geostrategis yang inheren bagi bangsa. Dengan 70 persen wilayahnya berupa lautan dan gugusan pulau yang membentang sejauh benua Eropa, cara pandang kontinental tidak lagi relevan untuk memaksimalkan potensi dan mengatasi tantangan unik negara. Pergeseran pemikiran dari daratan ke lautan menjadi kunci bagi masa depan kemakmuran dan kedaulatan Indonesia. Ini adalah langkah fundamental untuk membangun fondasi bangsa yang kuat dan berkelanjutan.

Secara geografis, Indonesia merupakan entitas maritim yang tak tertandingi. Jika peta Indonesia disandingkan dengan Eropa, jarak dari Pulau Weh di ujung barat hingga Merauke di timur setara dengan rentang dari Aberdeen di Inggris hingga Istanbul. Skala geografis ini menegaskan betapa dominannya laut dalam membentuk bentang alam dan kehidupan masyarakat Indonesia. Kekayaan hayati laut yang melimpah, serta keanekaragaman budaya yang lahir dari interaksi antar-pulau melalui jalur laut, seharusnya menjadi landasan utama pembangunan. Realitas ini menuntut sebuah pendekatan yang mendalam dan komprehensif terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan konektivitas antar-pulau.

Sayangnya, selama ini pola pikir pembangunan di Indonesia masih kerap didominasi oleh pendekatan kontinental. Cara pandang yang mengutamakan daratan sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial telah menyebabkan terabaikannya potensi maritim yang sangat besar. Kebijakan pembangunan yang kurang berpihak pada sektor kelautan dan perikanan, serta konektivitas yang lebih berfokus pada infrastruktur darat, menjadi indikasi kuat dari kecenderungan ini. Dampaknya adalah ketidakmerataan pembangunan, ketergantungan pada beberapa pusat ekonomi daratan, dan kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya laut.

Salah satu contoh nyata dari pola pikir kontinental ini dapat dilihat pada pembangunan infrastruktur jembatan antar-pulau, seperti Jembatan Suramadu. Meskipun bertujuan untuk menghubungkan dan memperlancar arus barang serta orang, proyek semacam ini secara tidak langsung dapat menciptakan "ruang Jawa" yang lebih dominan. Jembatan Suramadu, alih-alih meratakan pembangunan, justru memperkuat sentralisasi aktivitas ke Pulau Jawa, menjadikan Madura sebagai hinterland yang terhubung ke pusat ekonomi Jawa. Pendekatan semacam ini cenderung mengabaikan perlunya pengembangan ekosistem maritim yang kuat di seluruh wilayah kepulauan, serta potensi laut sebagai penghubung utama yang lebih inklusif.

"Maritimisasi" bukan sekadar wacana, melainkan sebuah visi pembangunan holistik yang mengintegrasikan laut sebagai poros utama. Ini mencakup pengembangan infrastruktur pelabuhan yang modern dan terintegrasi, industri perikanan dan kelautan berkelanjutan, pariwisata maritim, serta pendidikan dan penelitian kelautan. Lebih dari itu, maritimisasi juga berarti membangun kesadaran kolektif bahwa laut adalah sumber kehidupan, identitas, dan masa depan bangsa. Mengoptimalkan jalur pelayaran, menjaga kedaulatan laut, dan memanfaatkan kekayaan sumber daya hayati laut secara bertanggung jawab adalah pilar-pilar penting dalam transformasi ini.

Dengan menjadi negara maritim sejati, Indonesia dapat meraih berbagai keuntungan strategis dan ekonomi. Dari sisi ekonomi, sektor kelautan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru melalui pengembangan industri perikanan modern, budidaya laut, energi terbarukan laut, dan logistik maritim yang efisien. Secara geopolitik, posisi strategis Indonesia di persimpangan dua samudra dan dua benua akan semakin diperkuat, menjadikannya pemain kunci dalam jalur perdagangan global dan keamanan regional. Selain itu, konektivitas laut yang lebih baik akan mempererat persatuan bangsa dan mengurangi disparitas antar-daerah, memungkinkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.

Namun, transisi menuju negara maritim sejati tentu bukan tanpa tantangan. Dibutuhkan komitmen politik yang kuat, alokasi anggaran yang signifikan untuk infrastruktur maritim, serta pengembangan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang kelautan. Perubahan pola pikir di tingkat birokrasi dan masyarakat juga menjadi krusial, agar laut tidak lagi dipandang sebagai pemisah melainkan sebagai penyatu. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan maritim yang efektif dan berkelanjutan.

Mengingat urgensi dan potensi besar yang dimiliki, Indonesia harus segera menggeser prioritasnya menuju maritimisasi secara serius dan terstruktur. Ini bukan hanya tentang membangun kapal atau pelabuhan, tetapi tentang membangun peradaban maritim yang kuat, mandiri, dan berdaulat. Masa depan Indonesia sebagai bangsa besar akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk memahami, mengelola, dan memanfaatkan lautan sebagai sumber kekuatan utama. Hanya dengan merangkul identitas maritimnya, Indonesia dapat mengukuhkan posisinya di panggung dunia dan mewujudkan cita-cita kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.