Mamuju, Sulawesi Barat – Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Sulawesi Barat segera menjadi sorotan tajam. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulawesi Barat (Badko Sulbar) berencana untuk mendesak keras Menteri Bahlil terkait praktik pertambangan ilegal yang kian meresahkan di wilayah tersebut. Aktivis mahasiswa ini menilai bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Mereka berkomitmen untuk menyuarakan aspirasi ini secara langsung kepada pemangku kebijakan tertinggi di sektor ESDM. Desakan ini menjadi bagian dari upaya kolektif mahasiswa dalam mengawal tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Ketua Umum HMI Badko Sulbar, Ali Mustakim, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah tuntutan substansial yang akan disampaikan. Ali menyoroti praktik penambangan ilegal yang seringkali hanya menguntungkan segelintir pihak tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan ekonomi lokal. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini menciptakan kerusakan ekologis yang parah, seperti pencemaran sungai dan kerusakan hutan, yang pada akhirnya merugikan kehidupan masyarakat sekitar. Mustakim berharap kunjungan Menteri Bahlil dapat menjadi momentum penting untuk mencari solusi konkrit terhadap permasalahan yang telah lama menghantui Sulawesi Barat ini. Pihaknya akan memastikan bahwa suara masyarakat yang terdampak dapat tersampaikan secara jelas dan terstruktur kepada Menteri.

Permasalahan pertambangan ilegal di Sulawesi Barat bukanlah isu baru, namun terus menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung usai bagi pemerintah daerah dan pusat. Praktik ini seringkali beroperasi tanpa pengawasan yang memadai, mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan negara dari sektor pajak dan royalti. Lebih jauh, keberadaan tambang ilegal juga berpotensi memicu konflik sosial di tengah masyarakat, terutama terkait perebutan lahan atau klaim kepemilikan. Minimnya regulasi yang ditegakkan secara efektif seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, HMI Badko Sulbar merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menuntut penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan dalam penanganan kasus-kasus pertambangan ilegal ini.

Sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memiliki otoritas penuh untuk menertibkan dan mengatur segala bentuk kegiatan pertambangan di seluruh Indonesia. HMI berharap Menteri dapat memanfaatkan wewenangnya untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih pro-rakyat dan lingkungan, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan. Mereka juga mendesak agar pemerintah mempercepat proses legalisasi bagi penambang rakyat yang memenuhi syarat, sambil menindak tegas penambang skala besar yang beroperasi tanpa izin. Kunjungan ini diharapkan bukan sekadar seremonial, melainkan membawa dampak positif berupa langkah-langkah nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat Sulawesi Barat. Harapan besar masyarakat tertumpu pada kemampuan Menteri untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan.

Dalam jangka panjang, HMI Badko Sulbar mengusulkan perlunya audit menyeluruh terhadap semua izin pertambangan yang ada di Sulawesi Barat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Mereka percaya bahwa transparansi dalam proses perizinan adalah kunci untuk mencegah praktik ilegal dan korupsi di sektor pertambangan. Selain itu, diperlukan juga program pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada tambang ilegal, agar transisi menuju pertambangan legal dan bertanggung jawab dapat berjalan lancar. Inisiatif ini menunjukkan komitmen mahasiswa untuk tidak hanya menyuarakan masalah, tetapi juga menawarkan solusi konstruktif demi pembangunan daerah yang lebih baik. Diskusi yang mendalam diharapkan dapat membuka jalan bagi sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana.