Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dijadwalkan akan segera mengunjungi Sulawesi Barat (Sulbar) dalam waktu dekat. Kedatangan orang nomor satu di Kementerian ESDM tersebut rencananya akan disambut dengan desakan keras dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sulbar. Mereka bertekad menuntut penertiban praktik pertambangan ilegal yang dinilai minim kontribusi bagi kesejahteraan daerah. Ketua HMI Badko Sulbar, Ali Mustakim, menegaskan bahwa momen kunjungan menteri harus dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi penting terkait pengelolaan sumber daya alam yang adil dan transparan di wilayah tersebut. Desakan ini menjadi sorotan utama mengingat dampak signifikan dari aktivitas tambang ilegal terhadap lingkungan dan ekonomi lokal.

HMI Badko Sulbar menyoroti secara serius maraknya praktik pertambangan ilegal di berbagai wilayah Sulawesi Barat. Ali Mustakim menyatakan bahwa aktivitas ini tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan asli daerah, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif dan seringkali tidak dapat diperbaiki. Mereka mengamati bahwa banyak tambang ilegal beroperasi tanpa izin resmi, tanpa mematuhi standar keselamatan, serta tanpa mengimplementasikan program tanggung jawab sosial perusahaan. Kondisi ini memperparah permasalahan lingkungan seperti pencemaran air dan tanah, deforestasi, serta konflik sosial dengan masyarakat adat. HMI melihat bahwa praktik semacam ini telah mengabaikan hak-hak masyarakat lokal untuk menikmati lingkungan yang sehat dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Isu minimnya kontribusi pertambangan ilegal bagi daerah menjadi salah satu poin utama yang akan disampaikan HMI. Ali Mustakim menjelaskan bahwa keuntungan besar dari kegiatan pertambangan ilegal seringkali hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara masyarakat lokal dan pemerintah daerah tidak mendapatkan imbal hasil yang sepadan. Sumber daya mineral dieksploitasi habis-habisan tanpa adanya jaminan bagi pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar tambang. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan ekonomi yang mendalam, di mana kekayaan alam daerah justru tidak mampu mengangkat perekonomian warga. HMI mendesak agar pemerintah pusat turun tangan memastikan setiap aktivitas pertambangan memberikan manfaat optimal bagi daerah dan rakyatnya.

Kunjungan Menteri Bahlil Lahadalia ke Sulawesi Barat diharapkan menjadi momentum strategis untuk mengatasi persoalan tambang ilegal yang telah berlarut-larut. Meskipun agenda resmi kunjungan belum sepenuhnya dirinci, kehadiran Menteri ESDM selalu menjadi kesempatan bagi pemangku kepentingan daerah untuk menyampaikan isu-isu krusial. HMI Badko Sulbar berencana menggunakan platform ini untuk mendesak komitmen konkret dari pemerintah pusat dalam menertibkan seluruh aktivitas pertambangan yang tidak sesuai aturan. Mereka berharap Menteri Bahlil dapat membawa solusi nyata dan kebijakan yang lebih tegas demi tata kelola pertambangan yang berkeadilan. Kunjungan ini bisa menjadi titik balik penting dalam upaya penegakan hukum di sektor ESDM di Sulbar.

Lebih lanjut, HMI Badko Sulbar menuntut agar Menteri Bahlil Lahadalia tidak hanya menertibkan, tetapi juga mengevaluasi secara menyeluruh seluruh izin usaha pertambangan yang ada di Sulawesi Barat. Mereka mengusulkan adanya audit komprehensif terhadap perusahaan tambang, baik yang legal maupun yang diduga ilegal, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kontribusi nyata kepada daerah. HMI juga mendesak agar pemerintah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal, termasuk sanksi yang tegas dan efek jera. Selain itu, transparansi dalam perizinan dan pengelolaan royalti pertambangan menjadi hal krusial yang harus diperbaiki. Harapan mereka adalah terciptanya ekosistem pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Ali Mustakim menekankan bahwa desakan ini bukanlah semata-mata bentuk protes, melainkan representasi dari keprihatinan mendalam masyarakat Sulawesi Barat terhadap masa depan sumber daya alam mereka. HMI berkomitmen untuk terus mengawal isu pertambangan ilegal hingga ada tindakan konkret dari pemerintah. Mereka berharap agar Menteri Bahlil Lahadalia dapat memberikan respons positif dan menunjukkan komitmen kuat untuk menata ulang sektor pertambangan demi kepentingan rakyat. Masa depan Sulawesi Barat, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, sangat bergantung pada kebijakan yang bijaksana dan penegakan hukum yang konsisten. Kunjungan menteri ini diharapkan menjadi awal dari perubahan positif yang diharapkan masyarakat.