Gubernur Banten, Andra Soni, mengambil langkah proaktif dalam menanggulangi permasalahan tambang emas ilegal yang marak terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Koordinasi intensif dilakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemenhut) guna merumuskan strategi penanganan yang komprehensif. Upaya ini menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menegakkan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin. Fokus utama terletak pada pencegahan kerusakan ekosistem dan pengembalian fungsi lahan di area konservasi.

Permasalahan tambang emas ilegal di TNGHS telah menjadi sorotan selama bertahun-tahun, menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Aktivitas ini kerap menyebabkan deforestasi, pencemaran sungai akibat penggunaan merkuri, serta hilangnya habitat bagi flora dan fauna endemik. Tantangan dalam penindakannya meliputi medan yang sulit dijangkau dan modus operandi penambang yang terus berkembang. Oleh karena itu, pendekatan multi-sektoral menjadi krusial dalam upaya pemberantasan.

Dalam pertemuan koordinasi tersebut, dibahas berbagai aspek, mulai dari pemetaan lokasi tambang ilegal, peningkatan patroli dan pengawasan, hingga penegakan hukum yang lebih tegas. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan unit pelaksana teknis TNGHS, diharapkan dapat memperkuat sinergi. Langkah-langkah strategis ini bertujuan untuk menghentikan aktivitas ilegal secara tuntas dan memberikan efek jera kepada para pelaku. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan program pemulihan lahan pasca-tambang yang efektif.

Gunung Halimun Salak sendiri merupakan salah satu paru-paru Jawa Barat dan Banten yang memiliki fungsi ekologis sangat vital sebagai kawasan konservasi. Keberadaannya sebagai sumber air dan keanekaragaman hayati menjadikannya aset penting yang harus dilindungi dari eksploitasi tidak bertanggung jawab. Ancaman dari tambang ilegal tidak hanya merusak lingkungan fisik, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan TNGHS merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar lagi bagi keberlanjutan lingkungan dan masyarakat.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga berencana untuk mengedukasi masyarakat sekitar mengenai bahaya tambang ilegal dan mendorong alternatif mata pencarian yang berkelanjutan. Program pemberdayaan ekonomi lokal diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kegiatan penambangan ilegal. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari berbagai elemen masyarakat, merupakan kunci keberhasilan dalam mengatasi persoalan kompleks ini. Komitmen jangka panjang dibutuhkan untuk memastikan TNGHS tetap lestari bagi generasi mendatang.