Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menghadapi sorotan tajam terkait krisis kepemimpinan yang dinilai semakin serius. Seorang pengamat politik dan keagamaan baru-baru ini menyatakan bahwa elite PBNU telah kehilangan legitimasi di mata sebagian besar anggotanya dan masyarakat umum. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan urgensi dilakukannya reformasi total dalam struktur kepengurusan organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Situasi ini menuntut respons cepat dari internal PBNU agar kepercayaan publik tidak semakin terkikis. Keresahan ini mencerminkan adanya ketidakpuasan mendalam terhadap arah dan kebijakan yang diambil oleh kepemimpinan saat ini.

Krisis ini diyakini berakar dari beberapa faktor, termasuk dugaan adanya kesenjangan antara kebijakan elit pusat dengan aspirasi akar rumput. Pengamat tersebut menyoroti bahwa pengambilan keputusan strategis kerap tidak melibatkan partisipasi luas dari jajaran kepengurusan di tingkat daerah atau banom (badan otonom). Akibatnya, PBNU yang seharusnya menjadi representasi umat Nahdliyin secara keseluruhan, kini terkesan berjalan sendiri dengan keputusan-keputusan yang kurang populer. Kondisi ini berpotensi mengikis peran historis PBNU sebagai penjaga moral bangsa dan benteng moderasi beragama. Persoalan ini bukan hanya menyangkut internal, namun juga implikasi terhadap stabilitas sosial-politik nasional.

Kehilangan legitimasi yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan dukungan formal, melainkan juga kepercayaan moral dan spiritual dari umat Nahdliyin. Ketika elite dianggap tidak lagi merepresentasikan nilai-nilai luhur dan tujuan organisasi, maka wibawa kepemimpinan akan memudar secara signifikan. Dampak jangka panjangnya bisa berupa perpecahan internal atau bahkan munculnya faksi-faksi baru yang mempertanyakan keabsahan kepengurusan. Ini adalah tantangan serius yang bisa mengancam integritas PBNU sebagai pilar keagamaan dan kebangsaan di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret untuk mengembalikan kepercayaan ini menjadi sangat krusial.

Guna mengatasi krisis ini, reformasi total kepengurusan menjadi sebuah keniscayaan. Reformasi ini tidak hanya sebatas penggantian personalia, melainkan juga restrukturisasi sistem dan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabel. Proses seleksi pemimpin harus benar-benar mencerminkan meritokrasi dan integritas, bukan semata berdasarkan kedekatan atau kepentingan politik tertentu. PBNU perlu kembali kepada khittahnya sebagai organisasi kemasyarakatan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, jauh dari intrik politik praktis. Desakan ini diharapkan bisa menjadi pemicu bagi perubahan fundamental dari dalam organisasi.

Sebagai salah satu ormas Islam terbesar dengan jutaan anggota, kesehatan organisasi PBNU memiliki implikasi besar terhadap stabilitas sosial dan politik nasional. Keberadaan PBNU yang kuat dan berwibawa sangat vital dalam menjaga kerukunan umat beragama serta menjadi garda terdepan dalam melawan radikalisme. Jika krisis kepemimpinan ini terus berlarut, dikhawatirkan akan mempengaruhi peran strategis PBNU dalam mendinginkan suasana politik dan sosial. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, tentu menaruh harapan besar agar PBNU segera berbenah. Perubahan yang efektif dapat mengembalikan marwah organisasi ini di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

Desakan reformasi total kepengurusan PBNU ini merupakan sinyal kuat bagi seluruh jajaran elite untuk melakukan introspeksi mendalam. Memulihkan legitimasi dan kepercayaan publik adalah pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda lagi demi kelangsungan dan relevansi organisasi di masa depan. Langkah-langkah konkret dan keberanian untuk berubah menjadi kunci agar PBNU dapat kembali menjadi lokomotif pergerakan umat yang progresif dan inklusif. Masa depan PBNU, dan dampaknya bagi bangsa, sangat bergantung pada keseriusan dalam menanggapi seruan reformasi ini. Semoga krisis ini menjadi momentum berharga untuk memperkuat PBNU dari dalam.