PETALING JAYA – Organisasi non-pemerintah (NGO) Transit Malaysia telah menyampaikan keberatan kerasnya terhadap keputusan RapidKL untuk menghentikan operasional 29 rute bus yang krusial. Penghentian layanan vital ini, yang disebut sebagai penstrukturan semula, secara serentak digantikan dengan sistem Demand Responsive Transport (DRT) bernama Rapid On-Demand. Namun, hal yang paling memicu kekhawatiran adalah pengecualian layanan DRT tersebut dari fasilitas pas My50 RapidKL, yang dikhawatirkan akan sangat membebani kemampuan finansial para pengguna. Keputusan ini dinilai berpotensi mengganggu aksesibilitas dan keterjangkauan transportasi publik bagi ribuan warga yang bergantung pada layanan bus tersebut sehari-hari. Transit Malaysia menegaskan bahwa perubahan ini dilakukan tanpa pertimbangan yang memadai terhadap dampak sosial ekonominya.

Penataan ulang layanan ini melibatkan pengakhiran 29 jalur bus konvensional yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas di beberapa area urban dan pinggiran kota. Bus-bus yang dihentikan layanannya kini digantikan oleh sistem Rapid On-Demand, yang beroperasi berdasarkan permintaan penumpang melalui aplikasi. Meskipun modernisasi transportasi publik seringkali dianggap positif, Transit Malaysia berpendapat bahwa implementasi ini kurang matang dan berpotensi menciptakan masalah baru. Masyarakat yang telah terbiasa dengan jadwal dan rute tetap bus konvensional kini harus beradaptasi dengan sistem baru yang belum tentu cocok untuk semua kalangan. Penyesuaian ini menuntut pemahaman teknologi dan aksesibilitas perangkat pintar yang tidak semua pengguna miliki.

Inti dari keberatan Transit Malaysia adalah keputusan untuk tidak menyertakan layanan Rapid On-Demand dalam cakupan pas My50 RapidKL. Pas My50 merupakan skema subsidi pemerintah yang memungkinkan perjalanan tak terbatas dengan tarif terjangkau bagi pengguna setia angkutan umum. Dengan dicabutnya subsidi ini untuk layanan pengganti, para komuter yang sebelumnya menikmati biaya perjalanan yang stabil kini dihadapkan pada tarif yang berpotensi lebih mahal. Situasi ini secara langsung mengebiri manfaat dari pas My50 yang dirancang untuk meringankan beban finansial pengguna transportasi publik. Ini adalah pukulan telak bagi prinsip keterjangkauan yang seharusnya menjadi pilar utama layanan transportasi umum.

Dampak finansial dari keputusan ini diperkirakan akan sangat terasa, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mahasiswa, dan warga lanjut usia yang sangat bergantung pada subsidi transportasi. Mereka yang sebelumnya dapat menghemat pengeluaran harian dengan pas My50 kini harus mengeluarkan biaya tambahan untuk setiap perjalanan dengan DRT. Peningkatan biaya perjalanan ini dapat membebani anggaran rumah tangga, bahkan berpotensi mengurangi frekuensi penggunaan transportasi publik oleh sebagian masyarakat. Ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau adalah hak dasar dan krusial untuk menjaga mobilitas sosial ekonomi masyarakat perkotaan. Kebijakan ini berisiko menciptakan kesenjangan baru dalam aksesibilitas transportasi.

Selain masalah keterjangkauan, Transit Malaysia juga menyoroti potensi masalah aksesibilitas yang mungkin timbul dari peralihan ke DRT. Layanan berbasis aplikasi seringkali memerlukan perangkat pintar dan koneksi internet yang stabil, yang tidak semua warga memiliki. Bagi mereka yang kurang melek teknologi atau tidak memiliki smartphone, proses pemesanan Rapid On-Demand bisa menjadi hambatan besar. Lebih lanjut, keberadaan rute bus tetap tradisional seringkali lebih dapat diandalkan dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas atau kelompok rentan lainnya. Mereka mungkin memerlukan bantuan langsung untuk navigasi, yang tidak selalu tersedia dalam skema DRT berbasis digital.

Dalam pernyataan resminya, Transit Malaysia mendesak Prasarana Malaysia Berhad, sebagai induk perusahaan RapidKL, untuk segera meninjau kembali keputusan ini. Mereka menyerukan adanya dialog terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pengguna dan organisasi masyarakat sipil, sebelum implementasi penuh. Transparansi dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas pada publik adalah suatu keharusan yang tidak bisa ditawar. Organisasi ini menekankan pentingnya evaluasi komprehensif terhadap dampak sosial, ekonomi, dan operasional dari penstrukturan ulang rute bus ini. Memastikan bahwa layanan publik tetap inklusif adalah tanggung jawab utama penyedia jasa.

Perdebatan mengenai modernisasi transportasi publik versus kebutuhan dasar pengguna selalu menjadi isu yang kompleks. Meskipun inovasi seperti DRT menawarkan fleksibilitas dan efisiensi di beberapa aspek, hal itu tidak boleh mengorbankan prinsip dasar layanan publik seperti keterjangkauan dan aksesibilitas universal. Penting bagi otoritas transportasi untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara adopsi teknologi baru dan pemeliharaan layanan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Setiap perubahan harus mempertimbangkan kebutuhan seluruh spektrum pengguna, bukan hanya sebagian kecil yang mampu beradaptasi dengan cepat. Masa depan transportasi kota haruslah berpihak pada kemudahan dan kesetaraan bagi semua warga.

Secara keseluruhan, keberatan Transit Malaysia ini menggarisbawahi tantangan signifikan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan sistem transportasi publik di Malaysia. Pentingnya pas My50 sebagai instrumen subsidi dan kenyamanan rute bus konvensional bagi banyak pengguna tidak boleh diremehkan. Diharapkan pihak berwenang akan mendengarkan masukan dari organisasi masyarakat sipil dan mempertimbangkan kembali keputusan ini demi kepentingan luas masyarakat. Solusi yang berkelanjutan dan berpusat pada masyarakat adalah kunci untuk membangun sistem transportasi yang efektif dan inklusif di masa depan. Kesejahteraan pengguna harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan transportasi.