Polda Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan keseriusan dalam memberantas praktik penambangan ilegal di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Sejak awal tahun 2023 hingga saat ini, sedikitnya tujuh laporan polisi (LP) terkait aktivitas tambang ilegal telah berhasil ditangani oleh pihak berwajib. Dari serangkaian penindakan tersebut, delapan orang tersangka berhasil diamankan dan telah ditetapkan statusnya. Penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan IKN yang berkelanjutan.

Penanganan kasus-kasus ini membuktikan komitmen aparat kepolisian dalam menjaga kawasan strategis nasional dari eksploitasi sumber daya alam yang melanggar hukum. Berbagai lokasi di sekitar IKN yang menjadi target operasi penindakan tambang ilegal telah disisir secara intensif. Modus operandi para pelaku bervariasi, mulai dari penggunaan alat berat hingga penambangan manual yang merusak ekosistem. Kerugian negara dan dampak lingkungan yang ditimbulkan menjadi fokus utama perhatian aparat.

Aktivitas penambangan ilegal ini menimbulkan dampak yang serius terhadap kelestarian lingkungan di sekitar IKN. Kerusakan hutan, pencemaran sungai, dan potensi tanah longsor menjadi ancaman nyata bagi ekosistem dan masyarakat setempat. Praktik-praktik tersebut juga dapat mengganggu rencana tata ruang dan pembangunan infrastruktur IKN yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. Oleh karena itu, langkah-langkah penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Pembangunan IKN sebagai kota masa depan memerlukan dukungan lingkungan yang sehat dan bebas dari praktik ilegal. Keberadaan tambang ilegal di wilayah penyangga bukan hanya merusak alam, tetapi juga berpotensi mengancam pasokan material legal untuk pembangunan. Lebih jauh lagi, aktivitas ini dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi di masyarakat sekitar. Kepolisian berupaya keras untuk memastikan bahwa lingkungan IKN tetap terjaga demi kepentingan nasional.

Dalam upaya memberantas tambang ilegal, Polda Kaltim terus berkoordinasi erat dengan berbagai instansi terkait. Kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah daerah, serta unsur TNI seringkali dilakukan dalam operasi gabungan. Pendekatan persuasif melalui edukasi kepada masyarakat juga digalakkan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dan dampak negatif tambang ilegal. Ini adalah upaya holistik untuk mencapai hasil maksimal.

Penanganan kasus tambang ilegal memang penuh tantangan, mengingat luasnya wilayah dan kompleksitas jaringan para pelaku. Namun, kepolisian Kaltim tetap berkomitmen penuh untuk memberantas kejahatan lingkungan ini demi masa depan IKN yang cerah. Diharapkan, dengan konsistensi penegakan hukum dan dukungan dari semua pihak, praktik-praktik ilegal ini dapat ditekan hingga tuntas. Sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan dalam menjaga kedaulatan lingkungan.