Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara tegas membantah bahwa aktivitas pertambangan menjadi penyebab utama banjir yang melanda wilayah Sumatera Barat baru-baru ini. Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap dampak lingkungan industri ekstraktif, yang seringkali dikaitkan dengan bencana alam di berbagai daerah. Bahlil menekankan bahwa hasil pemeriksaan awal di provinsi tersebut tidak menunjukkan korelasi langsung antara operasi tambang dan bencana banjir bandang yang terjadi. Sebagai langkah lanjut yang proaktif, Kementerian ESDM kini tengah memperluas investigasi ke provinsi Aceh dan Sumatera Utara untuk mengidentifikasi potensi faktor pemicu bencana serupa. Penyelidikan komprehensif ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai akar masalah banjir di berbagai wilayah Sumatera.

Fokus penyelidikan di Sumatera Barat sebelumnya mencuat setelah serangkaian banjir dan longsor parah menghantam beberapa kabupaten, memicu spekulasi luas di masyarakat dan media tentang peran sektor pertambangan. Namun, Menteri Bahlil menegaskan bahwa analisis mendalam oleh tim ahli di lapangan, yang melibatkan data geospasial dan kajian hidrologi, belum menemukan bukti kuat yang mengaitkan izin usaha pertambangan (IUP) dengan kerusakan lingkungan yang memicu banjir. Ia menambahkan bahwa kondisi topografi Sumatera Barat yang berbukit dan curah hujan ekstrem juga menjadi faktor signifikan yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah berkomitmen untuk meneliti setiap aspek penyebab bencana demi menemukan solusi mitigasi yang tepat dan berkelanjutan.

Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan bahwa indikasi awal di Sumatera Barat lebih mengarah pada faktor-faktor lain seperti perubahan tata guna lahan, deforestasi, serta pembalakan liar yang mengurangi daya serap tanah. Area yang terkena dampak paling parah seringkali merupakan kawasan yang mengalami degradasi hutan cukup lama, jauh sebelum adanya aktivitas pertambangan resmi. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan penyebab bencana tanpa dasar data dan fakta yang valid. Kementerian ESDM akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk mendapatkan gambaran utuh.

Peralihan fokus investigasi ke Aceh dan Sumatera Utara menunjukkan pendekatan yang lebih luas dari pemerintah dalam menangani potensi ancaman bencana hidrometeorologi. Di kedua provinsi ini, tim ESDM akan melakukan kajian serupa, meneliti izin pertambangan, kondisi geologi, pola curah hujan, serta tingkat kerapatan hutan. Ada dugaan kuat bahwa di beberapa titik di Aceh dan Sumatera Utara, persoalan deforestasi dan pengelolaan lahan yang kurang tepat dapat menjadi pemicu kerentanan terhadap banjir. Masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk membantu proses identifikasi ini.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya nasional pemerintah untuk memetakan risiko bencana di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di pulau-pulau besar yang padat penduduk dan kaya sumber daya alam. Penggunaan teknologi terkini, seperti citra satelit dan sistem informasi geografis (SIG), akan dioptimalkan untuk memantau perubahan tutupan lahan dan aktivitas di sekitar daerah aliran sungai. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dini potensi ancaman dan mengambil tindakan pencegahan sebelum bencana terjadi. Upaya mitigasi yang efektif harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang semua faktor pemicu bencana.

Isu pembalakan liar dan deforestasi memang telah lama menjadi perhatian serius pemerintah dan pegiat lingkungan, mengingat dampak destruktifnya terhadap ekosistem hutan dan stabilitas hidrologi. Praktik ilegal ini tidak hanya merusak fungsi hutan sebagai penahan air dan penjaga keanekaragaman hayati, tetapi juga meningkatkan risiko erosi dan tanah longsor secara signifikan. Penegakan hukum yang tegas dan revitalisasi program reboisasi menjadi kunci penting untuk mengatasi permasalahan ini. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan juga harus terus digalakkan secara masif dan berkelanjutan.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi, termasuk pertambangan, dilakukan dengan standar lingkungan yang ketat dan berkelanjutan. Jika memang ditemukan pelanggaran atau dampak negatif yang tidak sesuai regulasi, sanksi tegas akan dijatuhkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Transparansi data dan hasil investigasi akan menjadi prioritas agar publik dapat memahami secara jelas duduk perkara penyebab banjir. Langkah-langkah preventif jangka panjang, seperti penataan ruang yang lebih baik dan restorasi ekosistem, juga akan diintensifkan di seluruh wilayah rawan bencana.

Dengan demikian, klaim Menteri Bahlil Lahadalia bahwa tambang bukan penyebab utama banjir di Sumatera Barat menandai pergeseran narasi dan penekanan pada urgensi investigasi komprehensif terhadap faktor-faktor lingkungan lainnya. Penyelidikan yang kini meluas ke Aceh dan Sumatera Utara menegaskan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi akar masalah banjir yang kerap melanda. Diharapkan hasil penyelidikan ini dapat menjadi landasan kuat bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dan partisipatif dalam menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi masyarakat dari ancaman bencana di masa depan.