Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menahan Chrisna Damayanto, mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero), terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan katalis. Penahanan ini dilakukan pada Senin, 5 Januari 2026, setelah Chrisna menjalani serangkaian pemeriksaan intensif oleh penyidik anti-rasuah di Gedung Merah Putih KPK. Penetapan status penahanan ini menegaskan keseriusan KPK dalam memberantas korupsi di sektor strategis milik negara. Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat pentingnya PT Pertamina sebagai tulang punggung energi nasional. Langkah hukum ini diharapkan dapat mengungkap seluruh jaringan dan modus operandi korupsi yang merugikan keuangan negara.

Pelaksana Harian (PLH) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, mengonfirmasi penahanan tersebut kepada awak media di Jakarta. Mungki menjelaskan bahwa penahanan terhadap tersangka Chrisna Damayanto merupakan bagian dari upaya KPK untuk memperlancar proses penyidikan yang sedang berlangsung. Ia menambahkan, keputusan penahanan diambil berdasarkan alat bukti yang cukup serta kekhawatiran adanya upaya penghilangan barang bukti, pelarian diri, atau pengulangan tindak pidana oleh tersangka. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Cabang KPK untuk 20 hari pertama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini merupakan tahapan krusial dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi BUMN.

Kasus korupsi pengadaan katalis yang menjerat Chrisna Damayanto ini disinyalir berkaitan dengan proyek strategis di lingkungan PT Pertamina yang bernilai fantastis. Katalis merupakan komponen esensial dalam proses pengolahan minyak dan gas bumi di kilang-kilang Pertamina, yang memengaruhi kualitas dan kuantitas produk energi secara signifikan. Dugaan korupsi ini mencakup mark-up harga, manipulasi spesifikasi, atau praktik suap dalam proses tender pengadaan yang merugikan negara. Investigasi KPK terhadap kasus ini telah berjalan beberapa waktu, mengumpulkan berbagai dokumen dan keterangan saksi untuk memperkuat konstruksi perkara. Kerugian negara akibat praktik lancung ini diperkirakan mencapai angka fantastis, membebani anggaran BUMN dan pada akhirnya masyarakat.

Sebagai Direktur Pengolahan PT Pertamina pada periode yang menjadi fokus penyidikan, Chrisna Damayanto diduga memiliki kewenangan dan peran sentral dalam proses pengadaan katalis tersebut. Posisinya memungkinkan akses terhadap informasi penting dan potensi pengaruh terhadap pengambilan keputusan tender serta persetujuan kontrak bernilai miliaran rupiah. Penyidik KPK tengah mendalami sejauh mana keterlibatan langsung Chrisna dalam mengatur atau menyetujui praktik-praktik ilegal dalam pengadaan yang bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik. Indikasi awal menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain, yang merugikan kepentingan perusahaan dan negara. Keterangan dari berbagai pihak terkait diharapkan dapat semakin memperjelas peran tersangka dalam skandal ini.

Penahanan Chrisna Damayanto ini kembali menegaskan komitmen kuat KPK dalam memberantas korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama di sektor energi yang sangat strategis. KPK berulang kali menyatakan bahwa korupsi di BUMN tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi nasional dan merusak kepercayaan publik. Lembaga anti-rasuah ini akan terus mengusut tuntas setiap indikasi korupsi tanpa pandang bulu, demi menciptakan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih. Kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong perbaikan sistem dan tata kelola di PT Pertamina agar lebih transparan dan akuntabel. Pencegahan korupsi di sektor vital ini merupakan prioritas nasional yang tidak bisa ditawar.

Setelah penahanan, tim penyidik KPK akan fokus pada pengumpulan bukti tambahan, termasuk pemeriksaan saksi-saksi kunci dan analisis dokumen keuangan yang relevan dari berbagai pihak. Proses ini sangat penting untuk membangun dakwaan yang kuat dan tidak terbantahkan di persidangan nanti, sehingga keadilan dapat ditegakkan. Tersangka juga memiliki hak untuk mengajukan praperadilan atau melakukan upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. KPK berkomitmen untuk memastikan setiap tahapan penyidikan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Publik akan terus memantau perkembangan kasus ini, menunggu transparansi dan keadilan yang dijanjikan oleh lembaga antirasuah.

Kasus korupsi yang melibatkan mantan direktur utama di BUMN sekelas Pertamina tentu membawa implikasi luas bagi iklim investasi dan kepercayaan masyarakat. Selain potensi kerugian finansial yang besar bagi negara, kasus ini juga dapat mencoreng reputasi perusahaan di mata investor, mitra bisnis, dan seluruh rakyat Indonesia. Tata kelola perusahaan yang buruk akibat korupsi dapat menghambat inovasi, efisiensi operasional, dan daya saing Pertamina di pasar global yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, langkah-langkah reformasi internal dan penguatan pengawasan perlu segera dilakukan oleh manajemen Pertamina untuk memulihkan citra dan kinerja. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran direksi dan pejabat BUMN tentang pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Dengan ditahannya Chrisna Damayanto, KPK menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, bahkan pejabat tinggi di perusahaan negara sekalipun, harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Penindakan ini merupakan pesan tegas bahwa praktik korupsi, terutama di sektor vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak, tidak akan ditoleransi sedikit pun. Publik menaruh harapan besar agar KPK dapat menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya, menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau, dan memulihkan kerugian negara seoptimal mungkin. Keberhasilan penanganan kasus ini akan menjadi tolok ukur komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia dan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih.