Kelompok Kerukunan Barito Utara (KKB Barito Utara) bersama warga Desa Bintang Ninggi II, Kabupaten Barito Utara, secara tegas menyatakan penolakan mereka terhadap rencana sidang adat terkait operasional tambang PT Borneo Agro Terpadu (PT BAT). Penolakan ini disampaikan karena proses yang diinisiasi oleh seorang tokoh Bakumpai tersebut dinilai sepihak dan tidak mencerminkan aspirasi mayoritas masyarakat setempat. Warga mengungkapkan kekhawatiran mendalam bahwa sidang adat semacam itu justru berpotensi besar mengganggu stabilitas ekonomi lokal yang telah berjalan. Situasi ini menyoroti kompleksitas hubungan antara hak adat, investasi, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan. Mereka menuntut pendekatan yang lebih inklusif dan transparan dalam menyelesaikan setiap perselisihan.

Penolakan keras ini datang dari perwakilan KKB Barito Utara yang merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepentingan komunitas. Desa Bintang Ninggi II, yang menjadi pusat polemik ini, merupakan salah satu wilayah yang secara langsung bersentuhan dengan aktivitas pertambangan PT BAT. Masyarakat di desa tersebut sangat merasakan dampak langsung dari operasional perusahaan, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, partisipasi mereka dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupan desa menjadi sangat krusial dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka menegaskan bahwa setiap upaya penyelesaian sengketa harus mencakup seluruh elemen masyarakat yang terdampak.

Rencana sidang adat tersebut dikabarkan diinisiasi oleh seorang tokoh masyarakat Bakumpai yang mengklaim mewakili kepentingan adat terkait lahan tambang PT BAT. Namun, KKB Barito Utara dan warga Desa Bintang Ninggi II merasa bahwa klaim perwakilan tersebut tidak sah dan tidak didukung oleh mandat luas dari masyarakat. Proses tanpa konsultasi menyeluruh ini justru menimbulkan pertanyaan besar tentang legitimasi dan tujuan sebenarnya dari sidang adat yang diusulkan. Mereka menekankan pentingnya musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai resolusi yang adil. Tanpa dukungan mayoritas, setiap keputusan yang diambil dikhawatirkan akan memicu konflik baru alih-alih menyelesaikan masalah.

Inti penolakan terletak pada sifat sepihak dari inisiasi sidang adat tersebut, yang dianggap tidak melalui mekanisme partisipasi yang memadai. KKB Barito Utara berpendapat bahwa tokoh Bakumpai yang mengusulkan sidang itu tidak memiliki basis dukungan yang kuat dari masyarakat adat setempat, khususnya mereka yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang. Mereka khawatir bahwa keputusan yang dihasilkan dari sidang adat yang tidak representatif ini justru dapat merugikan kepentingan kolektif dan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Ini menunjukkan adanya keretakan dalam komunikasi dan representasi kepentingan adat di wilayah tersebut. Keterlibatan semua pihak yang relevan adalah kunci untuk membangun kepercayaan.

Salah satu kekhawatiran utama yang diungkapkan warga adalah potensi gangguan terhadap stabilitas ekonomi lokal. Operasional tambang PT BAT, meskipun terkadang menimbulkan isu lingkungan, juga telah menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi pada perputaran ekonomi di Bintang Ninggi II. Jika sidang adat ini menghasilkan keputusan yang merugikan atau bahkan menghentikan operasional tambang tanpa proses yang adil dan terukur, dampaknya bisa sangat parah bagi pendapatan dan mata pencarian warga. Ketidakpastian hukum dan operasional dapat menghambat investasi serta merugikan ratusan pekerja dan keluarga mereka. Oleh karena itu, KKB Barito Utara menyerukan agar setiap penyelesaian sengketa mempertimbangkan dampak ekonomi secara komprehensif.

Konflik ini menggambarkan tantangan dalam mengintegrasikan hukum adat dengan kerangka hukum modern dan kebutuhan pembangunan ekonomi. Hukum adat memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak tradisional, namun implementasinya di tengah investasi skala besar memerlukan pendekatan yang hati-hati. Penting untuk memastikan bahwa proses adat berjalan secara transparan, inklusif, dan didukung oleh konsensus masyarakat yang luas. Setiap keputusan yang diambil harus selaras dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Membangun jembatan komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan adalah esensial untuk masa depan yang harmonis.

Menanggapi penolakan ini, KKB Barito Utara dan warga Desa Bintang Ninggi II menyerukan agar pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, segera turun tangan memfasilitasi dialog yang lebih luas dan representatif. Mereka berharap adanya musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh elemen masyarakat terdampak, termasuk PT BAT, agar solusi yang dicapai benar-benar mencerminkan kehendak bersama. Pendekatan mediasi yang netral dan berimbang diperlukan untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih jauh. Tanpa keterlibatan aktif pemerintah, situasi ini berpotensi meruncing dan menghambat pembangunan daerah.

Penolakan KKB Barito Utara terhadap sidang adat tambang PT BAT ini menjadi alarm penting tentang perlunya proses yang adil dan representatif dalam setiap penyelesaian sengketa. Keseimbangan antara menghormati hak-hak adat, menjaga iklim investasi, dan menjamin kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal adalah pekerjaan rumah bersama yang harus diatasi dengan bijak. Ke depan, diharapkan semua pihak dapat duduk bersama, berdialog secara konstruktif, dan mencari jalan keluar yang memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga Barito Utara. Solusi yang berkelanjutan hanya bisa tercapai melalui partisipasi aktif dan pengakuan terhadap suara semua elemen masyarakat.