SINTOK – Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) Universiti Utara Malaysia (UUM) telah mengeluarkan peringatan keras terhadap praktik penyalahgunaan kad pengenalan (MyKad) mahasiswa untuk pembelian petrol bersubsidi RON95 oleh pihak luar. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Yang Dipertua MPP UUM, Muhammad Syahmi Iman Muhammad Rezal, yang menegaskan bahwa organisasi tersebut tidak akan berkompromi dengan pelanggaran semacam itu. Isu ini mencuat setelah menjadi perbincangan hangat di kalangan mahasiswa dan media sosial, menimbulkan kekhawatiran serius mengenai integritas dan etika di kampus. Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran regulasi subsidi, tetapi juga menyentuh aspek amanah, integritas, dan potensi risiko keamanan bagi mahasiswa yang MyKad-nya disalahgunakan. MPP UUM berjanji akan mengambil langkah-langkah serius untuk mengatasi masalah yang meresahkan ini demi menjaga nama baik universitas dan kesejahteraan mahasiswa.

Muhammad Syahmi Iman menjelaskan bahwa penyalahgunaan MyKad mahasiswa untuk pembelian RON95 oleh individu yang tidak berhak adalah pelanggaran ganda yang merugikan banyak pihak. Subsidi RON95 sejatinya dialokasikan oleh pemerintah untuk meringankan beban rakyat dan hanya diperuntukkan bagi kendaraan pribadi bermotor dengan plat nomor Malaysia. Praktik ilegal ini secara langsung merugikan negara serta masyarakat yang seharusnya menikmati bantuan tersebut, menciptakan distorsi dalam sistem penyaluran subsidi nasional. Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam praktik ini, baik secara sengaja maupun tidak, mencerminkan ketiadaan integritas dan amanah yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai insan terpelajar. Fenomena ini juga seringkali memicu perdebatan publik dan kritik pedas terhadap institusi pendidikan tinggi jika isu tersebut terus berlanjut tanpa penanganan yang efektif.

Salah satu aspek krusial yang ditekankan oleh MPP UUM adalah potensi risiko keamanan dan hukum yang serius bagi mahasiswa yang MyKad-nya disalahgunakan. Ketika data pribadi pada MyKad digunakan oleh pihak ketiga, ada risiko penyalahgunaan identitas yang lebih luas, melampaui sekadar transaksi pembelian petrol. Mahasiswa yang terlibat dalam praktik ini, baik sebagai pemberi izin maupun yang secara aktif membantu, bisa menghadapi konsekuensi disipliner dari pihak universitas hingga tindakan hukum dari pihak berwenang. Hal ini karena perbuatan tersebut melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) terkait penyaluran subsidi bahan bakar. MPP UUM berkomitmen untuk melindungi mahasiswa, namun juga menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab individu dalam menjaga integritas diri dan data pribadi mereka.

Dalam menghadapi isu ini, Muhammad Syahmi Iman menegaskan bahwa MPP UUM akan mengimplementasikan kebijakan tanpa kompromi, didukung oleh pihak universitas. Langkah-langkah awal termasuk peningkatan kesadaran yang intensif di kalangan mahasiswa mengenai bahaya dan konsekuensi penyalahgunaan MyKad melalui berbagai kanal komunikasi kampus. Selain itu, MPP UUM juga akan berkolaborasi erat dengan pihak pengurusan universitas dan lembaga penegak hukum seperti KPDNHEP untuk melakukan investigasi mendalam terhadap laporan-laporan yang diterima. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi pelaku, baik mahasiswa maupun pihak luar, serta menerapkan sanksi yang setimpal sesuai peraturan yang berlaku. Komitmen ini menunjukkan keseriusan UUM dalam menjaga ekosistem kampus yang berintegritas dan bebas dari praktik ilegal yang merugikan.

Isu penyalahgunaan subsidi RON95 yang melibatkan identitas pelajar bukan hanya terjadi di UUM, namun merupakan cerminan dari tantangan yang lebih besar dalam penegakan regulasi subsidi di seluruh Malaysia. Fenomena 'budi95' ini seringkali menjadi viral di media sosial, memicu diskusi publik mengenai efektivitas mekanisme pengawasan dan peran serta masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Mahasiswa, sebagai bagian dari generasi muda terdidik, diharapkan menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi etika dan hukum, bukan sebaliknya yang justru terlibat dalam praktik ilegal. Oleh karena itu, tindakan tegas dari institusi pendidikan seperti UUM sangat penting untuk mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya integritas nasional dan kepatuhan terhadap hukum.

MPP UUM juga menyerukan kepada seluruh mahasiswa untuk tidak terlibat dalam praktik tercela ini dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang mereka saksikan di sekitar kampus atau stasiun minyak. Kerjasama aktif dari mahasiswa sangat krusial dalam upaya memerangi penyalahgunaan MyKad dan subsidi secara efektif. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan informasi yang relevan kepada pihak berwenang atau MPP, mahasiswa dapat berkontribusi langsung dalam menjaga keadilan sosial dan efektivitas program subsidi pemerintah. Edukasi berkelanjutan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab akan terus digalakkan oleh MPP UUM sebagai langkah preventif yang proaktif. Setiap laporan akan ditangani dengan kerahasiaan dan keseriusan.

Muhammad Syahmi Iman menegaskan kembali bahwa integritas universitas, nama baik mahasiswa, dan kesejahteraan komunitas kampus adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar. MPP UUM akan terus memantau situasi dengan cermat dan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap siapa pun yang terbukti melanggar kebijakan kampus atau hukum negara. Pesan yang jelas adalah bahwa penyalahgunaan MyKad, khususnya untuk keuntungan finansial ilegal melalui subsidi, tidak akan ditoleransi di lingkungan UUM dan akan menghadapi konsekuensi yang setimpal. Dengan langkah tegas dan terpadu ini, UUM berharap dapat mencegah insiden serupa di masa depan dan memperkuat nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, serta etika di kalangan mahasiswanya.